Nasib WNI eks ISIS terkatung-katung di garis perang tampaknya tidak dipedulikan pemerintah dan rakyat Indonesia. Baca berita selengkapnya.
Nasib WNI eks ISIS di Suriah masih belum jelas.
Presiden Jokowi mendapatkan dukungan masyarakat untuk tidak menjemput para WNI pulang ke Indonesia.
Namun, di antara komentar dukungan, organisasi dunia malah membujuk Indonesia untuk memulangkan warganya.
Berikut berita selengkapnya.
Jokowi Menolak Memulangkan 600 WNI Eks Isis
Dilaporkan oleh cnn.com, Presiden Jokowi menyatakan ketidak-setujuannya untuk memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia.
Para WNI eks ISIS yang terlihat dalam sebuah video membakar paspor tersebut kini nasibnya masih belum jelas.
Akan tetapi, keputusan Jokowi ini disebut belum final, ia masih harus membicarakan ketentuan tersebut bersama sejumlah kementrian.
“Ya, kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau pada bertanya kepada saya pribadi, saya akan bilang tidak bisa dipulangkan. Tapi semuanya masih harus dirataskan,” ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (05/02/2020).
Ia mengabarkan bahwa rencana penjemputan WNI eks ISIS merupakan keputusan yang rumit, dan harus diperhitungkan secara detail.
“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Semua plus dan minusnya,” tambahnya.
Keputusan Jokowi Didukung Rakyat, Termasuk Prof. Mahfud Md.
Mendengar keputusan Jokowi yang diberitakan Rabu lalu, rakyat Indonesia pun turut meluapkan pendapat mereka lewat beragam media sosial.
Mayoritas pendapat mendukung keputusan Jokowi untuk menolak WNI eks ISIS untuk kembali ke Indonesia dengan alasan keamanan.
Baca Juga:
5 Kota Sarang Teroris dan Jaringan Kriminal Terbesar di Indonesia
Kebanyakan dari mereka mengkhawatirkan keselamatan rakyat Indonesia bila hidup di antara personil ISIS yang terkenal dengan tindakan kejam dan amoral.
Banyak juga yang menganggap para WNI tersebut sudah bukan penduduk Indonesia lagi.
Biarkan mereka menikmati jadi teroris. Semua tindakan ada resikonya. Tidak ada juga jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan aksi terorisme ketika kembali ke Indonesia. Intinya, mereka bukan WNI lagi, masalah di Indo masih banyak, jgn mengimpor teroris lagi!
— Scott Lewis (@MLewis_Scott) February 5, 2020
Saya setuju dengan pak @jokowi yg menolak kepulangan pendukung isis. Gak ada manfaatnya jg kepulangan mereka, malah bisa banyak mudharatnya karena bisa beresiko mengganggu ketertiban dan keamanan negeri ini. Masih banyak hal lebih penting lain yg perlu dikerjakan oleh pemerintah.
— Elang Baraka (@elangraka) February 5, 2020
sangat sangat sangat setuju,,jgn percaya dgn melodrama mereka,,buang rasa iba pada penghianat bangsa,,jgn korbankan 260 jt rakyat demi 600 org penghianat!!
— ꧋ꦲꦤꦏ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁ꧉ꦱ꧀ꦭꦩꦼꦠ꧀ (@rullyjoo2772LX) February 5, 2020
Selain publik, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia pun angkat bicara.
Ia menilai tindakan memulangkan WNI eks ISIS adalah tindakan ngaco.
“Kalau Anda tanya ke saya, Mahfud, saya enggak setuju dipulangkan. Itu ngaco!,” kata Mahfud kepada Detik News di kantornya, Rabu (05/02/2020) siang.
“Mereka akan dihindari, disindir, dicibir, ya jadi teroris lagi. Jadi, ya biar saja di luar kalau (pendapat) saya ya,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Institute For Policy Analysisis of Conflict (IPAC) Menegur Indonesia
Di antara komentar dukungan penolakan WNI eks ISIS masuk ke Indonesia, ada pula sebagian yang menilai tindakan pemerintah terlalu kejam.
Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Institute For Policy Analysisis of Conflict (IPAC), Sydney Jones.
Menurut Sydney, tindakan ini merupakan langkah gegabah yang harus dipikirkan baik-baik.
Karena pendapat Jokowi, banyak WNI di garis perang yang masih belum jelas nasibnya.
Belum lagi resiko keselamatan mereka yang semakin menipis setiap harinya.
Dikutip dari bbc.com, Sydney berkomentar…
“Seharusnya ada semacam keputusan bahwa sekarang ini risiko meninggalkan mereka di kamp-kamp itu lebih besar daripada memulangkan. Apalagi kalau bicara tentang anak-anak,” tegasnya.
Dalam laporan IPAC yang bertajuk Indonesia: Urgensi Kebijakan Pemulangan WNI Pro-ISIS Dari Suriah bulan Agustus silam…
…Sydney menyebut pemerintah Indonesia harus menyepakati definisi “kelompok rentan” di kamp Suriah dan segera memulai proses repatriasi.
“Tapi kalau pemerintah betul-betul ingin memulangkan orang-orang yang vulnerable, seperti anak-anak yang orang tuanya sudah tewas atau orang-orang dibawah umur, sebetulnya seharusnya difasilitasi,” jelas Sydney.
Baca Juga:
Pemimoin ISIS Tewas Bunuh Diri, Begini Nasib Pengikutnya Sekarang
Semoga bermanfaat, Sahabat 99…
Jangan lupa untuk pantau terus informasi penting seputar properti lewat Blog 99.co Indonesia.
Tak lupa, pastikan kamu menemukan pilihan properti idaman di 99.co/id.
