Warga DKI Jakarta dikabarkan akan ‘dilarang’ untuk menggunakan air tanah. Apa alasannya? Yuk, ketahui informasi lengkapnya di sini!
Informasi ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti.
Diana mengatakan, pemerintah pusat mengimbau kepada Pemerintah Provinsi DKI untuk menyiapkan minuman baku bagi masyarakat.
Pasalnya, masyarakat DKI akan diminta untuk tak memakai air tanah.
Menurut laporan detik.com, memang belum disahkan, tapi pembahasan mengenai hal di atas tengah dibahas.
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika nantinya warga DKI Jakarta bisa memakai beberapa Sistem Penyedia Air Minum atau SPAM yang memakai pipa dari Jati Luhur, Serpong, hingga Juanda yang tengah disiapkan oleh pemerintah.
“Hal ini karena Jakarta tidak punya sumber air baku. Makanya masyarakatnya masih pakai air tanah,” tutur Diana, melansir laman detik.com, pada Senin (4/10/2021).
Lalu, kapan rencana ini akan terealisasi?
Solusi dari Pemerintah untuk Warga DKI Jakarta
beritasatu.com
Target mengenai rencana penggunaan air tanah, ditargetkan rampung pada tahun 2024.
Diana menjelaskan, alasan pelarangan penggunaan air tanah oleh warga DKI untuk menjaga penurunan muka tanah.
Maka dari itu, pemerintah harus menyiapkan air minum dari sumber yang lain.
“Konsumsi air tanah itu harus dikurangi untuk menjaga penurunan muka tanah. Memang harus disediakan air minum melalui skema perpipaan,” jelasnya.
Selain menggunakan Sistem Penyedia Air Minum atau SPAM dengan air pipa, ada beberapa skema lain yang digunakan untuk mendapatkan sumber air minum, seperti:
- Penampungan air hujan atau harvesting bisa dilakukan di gedung-gedung;
- Mengimbau masyarakat untuk tidak menutup seluruh tanah di rumah;
Tanah Terus Turun di Jakarta
abc.net.au
Isu mengenai naiknya air laut di DKI Jakarta memang terus diberitakan dalam beberapa waktu terakhir.
Seperti yang diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
Sang menteri mengatakan, air laut di Jakarta kian meningkat.
Selain itu, rata-rata permukaan tanah di Ibu Kota turun hingga 4 cm per tahun.
Ia bahkan mengatakan, ada skenario terburuk, yakni penurunan tanah mencapai 7 cm per tahun.
“Kalau lebih dari 7cm ini bisa luar biasa, kami ingin siapkan itu karenanya perencanaan 2022 penting dan itu juga harus diperhitungkan dalam ekonomi Indonesia ke depannya,” ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, melansir laman detik.com.
Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
metro.sindonews.com
Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengurai dampak dari penurunan tanah khususnya di pesisir pantai Utara Jakarta, seperti masuknya air dari laut dan air sungai yang meluap.
Beberapa cara pun kini terus diupayakan oleh pemerintah Jakarta, terutama mengeluarkan berbagai kebijakan.
“Kami terus berupaya menahan ancaman-ancaman tersebut. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak terkait lainnya telah mengeluarkan dan melakukan berbagai kebijakan beberapa tahun terakhir.”
“Kebijakan tersebut, antara lain pembangunan tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemprov DKI Jakarta,” ujar Yusmada, melansir laman koran-Jakarta.com.
***
Semoga bermanfaat, Sahabat 99.
Baca artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Dapatkan rekomendasi properti terbaik hanya di www.99.co/id.
Cek sekarang juga!
