Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah berupaya mencegah geliat mafia tanah. Salah satunya adalah dengan mempercepat pendataan bidang tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pemerintah saat ini berupaya menyelesaikan masalah tanah di Papua secepat mungkin. Hal ini juga menjadi fokus pekerjaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun ini.
Kebutuhan manusia akan tanah dan rumah layak adalah hal krusial, berlaku dari dulu hingga sekarang.
Pemerintah telah menetapkan modal awal Badan Bank Tanah sebagai badan pengelola tanah. Sumber modal tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara (APBN).
Konflik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Tommy Soeharto belum juga usai. Kali ini Kementerian ATR/BPN blak-blakan mengenai konflik tanah Tommy Soeharto tersebut.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui kekeliruan dalam peraturan sertifikat tanah elektronik. Demi menghindari salah persepsi, aturan tersebut pun akan segera diperbaiki.
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sangat penting dalam proses jual beli tanah untuk membuktikan hak atas sebidang tanah. Lalu, bagaimana cara membuktikan hak atas tanah tersebut? Yuk, simak uraiannya di bawah ini!
Demi mengembalikan fungsi tata ruang agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, pemerintah meminta pengembang mengikuti konsep keadilan restoratif atau restorative justice.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantah bahwa alih fungsi lahan sawah semakin mudah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kementerian ATR/BPN pun mengklaim UU tersebut memperketat izin alih fungsi sawah.
Untuk memudahkan masyarakat, kini pengaduan, keluhan atau kritik terkait pertanahan dan tata ruang dapat dilakukan secara online. Simak cara dan syarat selengkapnya di artikel ini!
Dalam rangka menggencarkan program reforma agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 344 hektare tanah terlantar di Jawa Barat.
Kawasan Puncak Bogor yang selama ini menjadi tujuan wisata, dilanda bencana banjir bandang pada Selasa (19/1/2021). Melihat peristiwa ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara berencana melakukan audit tata ruang.
Untuk memudakan masyarakat di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan sertifikat elektronik untuk tanah. Bagaimana dengan keamanannya? Cek di sini!
Universitas Diponegoro (Undip) membangun sebuah proyek perumahan murah untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp6 juta. Rumah murah ini nantinya dapat dicicil seharga Rp20 ribuan per hari.
