Kementrian Agraria dan Tata Ruang memastikan bahwa bank tanah akan berjalan di tahun 2021. Saat ini, mereka hanya tinggal menunggu payung hukum atau peraturan presiden yang mengatur operasional sistem bank tanah. Berikut informasi selengkapnya!
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law UU Ciptaker), terdapat 49 aturan turunan yang dinilai bisa meningkatkan ekosistem investasi dengan menyederhanakan proses perizinan tata ruang. Aturan tersebut terdiri atas 45 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (perpres). Salah satunya adalah PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Pasal-pasal yang disahkan dalam UU Cipta Kerja mengatur banyak hal, termasuk kewenangan pelaksanaan konstruksi pusat dan daerah.
Pasal-pasal baru di dalam UU Cipta Kerja menghapus sejumlah kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengatur tata ruang. Peraturan tersebut dinilai berbahaya dan bisa merusak lingkungan.
