APERSI meminta pemerintah untuk menaikkan harga rumah subsidi karena beberapa hal. Salah satunya karena BBM. Cek informasi selengkapnya di sini.
FLPP adalah program pemilikan rumah bersubsidi yang bisa dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sayangnya, menurut sejumlah pihak, kerumitan perizinan hingga seretnya pencarian FLPP mewarnai permasalahan distribusi rumah subsidi.
Mulai tahun 2021, pemerintah menetapkan bahwa pembangunan rumah dan proyek properti lainnya harus menggunakan material dari dalam negeri.
Rumah subsidi merupakan salah satu program pemerintah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini diharapkan dapat membantu mereka yang ingin segera memiliki rumah.
Mandeknya izin pembangunan rumah murah bersubsidi terus menjadi momok bagi para pengembang. Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 yang dirilis beberapa bulan lalu ternyata tidak serta-merta memuluskannya. Salah satu izin terus menggantung, ialah rancangan gambar dari developer yang dianggap salah.
Pembangunan hunian murah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta (MBR) terus bergulir. Selain dilakukan pemerintah, developer dan organisasi terkait pun turut serta, Apersi salah satunya. Tahun ini, asosiasi tersebut pun merencanakan realisasi pembangunan 120 ribu rumah murah.
