Siapa sangka jika puluhan proyek infrastruktur bisa dibangun tanpa APBN murni. Proyek apa saja kira-kira? Yuk, simak pada artikel berikut ini!
Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono mengatakan adanya peluang crowd funding atau urun dana dalam pembangunan ibu kota. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembiayaan, diharapkan tata-kelola pembangunan IKN jadi lebih baik.
Sama seperti tahun 2021, Jokowi akan terus melanjutkan pembangunan Indonesia di tahun 2022. Ada beragam proyek pembangunan Jokowi yang akan dibangun pada tahun ini, tetapi konon hampir semua dibiayai oleh utang.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung resmi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp4,3 triliun. Apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait hal ini?
Sejak awal kemunculannya, proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) terus menimbulkan kekhawatiran. Terlebih saat ini, biaya yang dikeluarkan mengalami pembengkakan, bahkan melebihi tawaran yang diberikan dari Jepang.
Presiden Joko Widodo resmi menekan Perpres No.93/2021 yang merupakan perubahan atas Perpres No.107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kini, proyek tersebut bakal menggunakan APBN.
Laporan utang luar negeri (ULN) yang dilaporkan Bank Indonesia (BI) memang selalu menarik perhatian masyarakat.
Ketua MPR RI Bambang Seosatyo berharap pengusaha dari Korea Selatan berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur. Pasalnya, pembangunan ibu kota negara masih membutuhkan banyak dana.
Pemerintah diminta pikir-pikir lagi soal pembangunan ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur menyusul sejumlah pertimbangan yang dilontarkan anggota dewan. Ini sederet alasannya!
Kementerian PUPR telah mulai membangun infrastruktur dasar di Kawasan Industri Batang.
Pemerintah kembali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) ritel berbasis online (e-SBN) yang diberi nama SBR007. Keuntungannya menarik minat masyarakat Indonesia termasuk generasi milenial. Sahabat 99, sudahkah dirimu tahu hal ini? Yuk, kita simak bersama-sama!
Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berusaha untuk memberikan hunian layak dan murah pada masyarakat. Setelah proses tersebut, pemerintah pun punya PR untuk memastikan rumah tersebut dihuni para MBR. Itu mengapa, ada aturan bahwa rumah subsidi harus langsung dihuni.
