Setahun terakhir, pemerintah gencar memberikan solusi agar masyarakat dapat beli rumah pertama. Baik dalam bentuk dana maupun kebijakan. Namun, apakah langkah ini efektif merangkul masyarakat berpenghasilan tak tetap? Berikut ulasan lengkapnya.
Pemerintah tengah gencar memberikan solusi pada masyarakat untuk memiliki hunian pertama mereka.
Terutama di tengah pandemi Covid-19 yang membuat kondisi finansial berantakan.
Pertanyaannya, apakah langkah ini sudah mampu merangkul masyarakat yang penghasilannya tidak tetap?
Dilansir dari bisnis.com, tampaknya pemerintah masih harus mencari solusi untuk membantu masyarakat berpenghasilan tidak tetap untuk beli rumah pertama.
Masyarakat Berpenghasilan Tak Tetap Butuh Solusi untuk Beli Rumah Pertama
Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani, masyarakat berpenghasilan tidak tetap masih butuh solusi untuk membeli rumah pertama.
Ini karena dalam kelompok masyarakat tersebut masih banyak yang belum memiliki hunian.
Sementara masyarakat dengan penghasilan tetap, hampir semuanya sudah berhasil membeli hunian pertama berkat fasilitas dari perbankan.
Padahal jika dilihat dari persentase, saat ini lebih banyak orang yang bekerja di sektor informal sehingga penghasilannya tidak tetap.
Secara sederhana, penyebab utama belum terjangkaunya segmen ini adalah tidak adanya SK gaji.
“Penyebab sektor perbankan tidak bisa menyentuh sektor informal karena masyarakat yang berada di sektor tersebut tidak memiliki SK gaji,” kata Aviliani dilansir dari bisnis.com.
Oleh sebab itu, mereka sulit untuk mendapat bantuan pembiayaan perumahan maupun membeli rumah subsidi.
Tidak hanya itu, kebanyakan pengembang enggan menyediakan sebagian tanahnya untuk hunian subsidi karena tipisnya keuntungan yang diperoleh.
Ini membuat timbul masalah baru terkait backlog perumahan di Indonesia.
Pekerja Informal Merupakan Pangsa Pasar yang Besar
Sumber: bisnis.com
Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal.
Artinya, mereka tidak memiliki penghasilan tetap maupun SK gaji.
Entah karena membuka usaha sendiri atau bekerja sebagai tenaga lepas (freelance).
Meski begitu, mereka merupakan pangsa pasar properti yang prospeknya besar selama pemerintah dan perbankan dapat memberi solusi pembiayaan.
Pasalnya, banyak pekerja informal yang sebenarnya layak untuk mendapat bantuan pembiayaan rumah dan mampu membayar cicilannya.
“Milenial ini cenderung memanfaatkan dana mereka untuk leisure. Mereka tak punya gaji tetap, padahal dari sisi penghasilan, mereka sangat layak untuk mendapatkan pinjaman,” kata Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida.
Oleh sebab itu regulasi perbankan dalam pemberian KPR seharusnya disesuaikan dengan perkembangan pasar milenial saat ini.
Lebih lanjut Totok mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan gagasan ini langsung kepada direksi Bank BTN.
“Saya sudah bicara dengan direksi BTN. Mereka katakan KPR dapat diberikan kepada konsumen non–fixed income,” tegasnya.
***
Semoga informasinya bermanfaat Sahabat 99.
Simak artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Kamu sedang mencari properti untuk investasi masa depan?
Kunjungi 99.co/id dan temukan hunian impianmu.
Ada beragam pilihan properti menarik seperti kawasan Blukid Residence 3.
