DP 0 rupiah merupakan program yang begitu dinanti warga Jakarta. Akan tetapi baru-baru ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno menyatakan hal yang mengejutkan seputar hal tersebut. Ia mengatakan, program DP tersebut lebih cocok bagi mereka yang bergaji Rp7 juta.
Hal itu Sandi katakan di Kantor DPP PAN Jakarta, Rabu (12/7). Seperti yang dikutip dari halaman properti.kompas.com, pada masa kampanyenya, Duo Anis-Sandi menggembar-gemborkan bahwa program DP 0 rupiah akan dikhususkan bagi masyarakat dengan gaji maksimal Rp7 juta. Akan tetapi, banyak yang menilai bahwa apa yang dikatakan Sandi adalah hal yang sebaliknya. Hal ini pun mengundang banyak respons dari masyarakat.
Ia menambahkan bahwa program pemberian DP 0 rupiah tersebut tidak berbeda dari rencana kerja yang dikemukakan saat kampanye. “Enggak, masih sama dengan yang dibicarakan dulu. Itu skema pertama waktu kami masih sosialisasi. Sekarang tim lagi memfinalkan skemanya seperti apa,” katanya.
Baca Juga: Dilarang BI, Pelaku Properti: Program DP Rumah Nol Persen Bisa Direalisasikan
Lebih lanjut Sandi menjelaskan bahwa masyarakat Jakarta yang bergaji Rp7 juta hingga Rp10 juta, belum tentu dapat mengikuti program rumah dengan uang muka 0 rupiah ini. Penilaian kelayakan tersebut akan dilihat dari jumlah yang dapat mereka tabung setiap bulannya, apakah mampu untuk membayar cicilan atau tidak.
Di dalam situs resmi pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta ini sendiri (jakartamajubersama.com) menyebutkan bahwa program ini dibuat untuk mengganti prasyarat DP yang sangat mahal, yaitu 20% hingga 30% dari harga rumah. Prasayarat dari program ini pun telah ditulis jelas bahwa masyarakat memiliki:
- Konsistensi jumlah saldo tabungan di bank, sebesar proporsi tertentu dari nilai properti dalam jangka waktu 6 bulan terakhir.
- Konsistensi perilaku menabung di bank selama jangka waktu 6-12 bulan terakhir.
Di poin Target Penerima Manfaat dituliskan bahwa penerima program tersebut merupakan warga kelas menengah ke bawah, dengan penghasilan total rumah tangga sampai sekitar Rp7 juta per bulan, dan belum memiliki properti sendiri. Para penerima pun lebih dikhususkan untuk mereka yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap.
Bagaimana menurutmu Urbanites mengenai hal ini? Bagikan komentamu di media sosial UrbanIndo, yuk!
