Pembangunan rumah MBR masih berlangsung, tetapi lokasinya semakin jauh dari pusat kota. Para pengamat meminta pemerintah untuk bertindak cepat. Berikut berita selengkapnya!
Program rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan salah satu proyek pemerintah yang sedang aktif.
Rumah subsidi ini telah dibangun di beberapa daerah di seluruh Indonesia.
Tujuannya hanya satu, yakni membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki hunian yang layak.
Namun, pembangunannya kini terlihat semakin tidak strategis.
Lokasi rumah-rumah MBR dianggap tidak memiliki akses mudah ke pusat kota.
Para pengamat dan pengembang properti pun angkat suara.
Berikut berita selengkapnya.
Rumah MBR semakin Jauh dari Pusat Kota, Pemerintah Didesak segera Bertindak
CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan lokasi pembangunan rumah MBR semakin jauh dari pusat kota.
Alhasil, rumah-rumah tersebut akan mendapatkan akses transportasi umum yang buruk.
Menurut Ali, hal ini disebabkan oleh harga tanah yang semakin meningkat.
“Rumah subsidi makin lama makin terpinggirkan. Karena harga tanah ini cepat naik sehingga rumah subsidi mencari tanah-tanah yang masih murah,” jelas Ali seperti dikuti dari Bisnis, Senin (21/06/2021).
Bersangkutan dengan hal tersebut, pemerintah diminta untuk membuat road map atau peta jalan rumah subsidi.
Road map tersebut akan berlaku sebagai blue print pembangunan rumah menengah ke bawah.
Jika tidak, alih-alih menyejahterakan warga, mereka justru akan lebih terbebani karena biaya transportasi yang melonjak.
Ali menambahkan, pemerintah wajib membuat blue print wilayah mana saja yang kelak dibangun rumah subsidi.
Pemerintah juga diminta untuk menjaga harga nilai tanah tersebut agar tidak selalu naik.
“Satu kawasan untuk rumah subsidi. Diberikan akses ke sana dengan TOD (Transit Oriented Development) dengan ini minat rumah subsidi akan besar dan pemerintah akan berhasil merumahkan masyarakat,” kata Ali.
Rumah Subsidi bagi Pekerja Swasta
Selain Ali Tranghanda, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI, Royzani Sjachril turut angkat bicara.
Royzani meminta pemerintah untuk meringankan biaya pembelian rumah untuk para pekerja swasta.
Pasalnya, melansir dari Bisnis, hampir 80% pekerja swasta termasuk sebagai masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
“Jadi, kita berharap ada kemudahan bagi swasta yang ngambil rumah subsidi,” jelasnya.
Royzani juga membahas Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk).
Ia berharap sistem tersebut tidak menjadi syarat pengajuan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam enam bulan ke depan.
“Ini tentunya akan mengubah sistem dan regulasi perizinan dan menghambat lokasi dari beberapa proyek yang akan diluncurkan pengembang. Dengan adanya SiPetruk tentu akan semakin memperlambat peluncuran produk pengembang,” ucap Royzani.
***
Semoga ulasan di atas bermanfaat ya, Sahabat 99…
Jangan lupa pantau terus artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Bagi kamu yang sedang mencari hunian strategis seperti Pantai Indah Kapuk 2, langsung kunjungi 99.co/id, ya!
