Berita Berita Properti

Pembatalan KPR Tinggi, DPD REI Jakarta Minta Stimulus dan Kebijakan Perbankan

2 menit

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta meminta adanya stimulus properti dan kebijakan perbankan menyusul banyaknya pembatalan KPR dan KPA.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin Fibrianto Iskandar mengatakan bahwa pengembang apartemen, perkantoran, mal, dan hotel masih menghadapi kenyataan yang cukup berat.

Meskipun, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kontribusi sektor properti pada pertumbuhan ekonomi nasional dikatakan membaik.

Hanya saja, Arvin mengaku bahwa para pelaku usaha properti berharap agar para pihak terkait khususnya perbankan tetap memperhatikan kesulitan yang dihadapi pengembang saat ini.

Pihaknya meminta kebijakan selektif perbankan dalam memberikan kredit.

“Di lapangan, laporan cancellation pengajuan KPR dan KPA masih sangat tinggi. Mari kita bersama-sama mencari solusi sehingga industri realestat bisa kembali normal dan bertumbuh,” ujar Arvin melansir Okezone.com.

Permintaan REI

gambar perumahan

linggakab.go.id

Arvin mengatakan bahwa para pengembang sebetulnya sudah melakukan berbagai strategi.

Hal ini dilakukan agar perusahaan tetap efisien, terjaga, dan bertahan supaya arus kas perusahaan tidak terus terpuruk.

Tak ayal, DPD REI Jakarta meminta beberapa kebijakan atau stimulus properti dari pihak perbankan.

Beberapa di antaranya adalah terkait fleksibilitas KPR mulai dari approval KPR-KPA dipercepat dan pembatalan KPR dapat diantisipasi.

Kemudian, Restrukturisasi Modal Kerja & Project Loan serta Recheduling Pembayaran.

“Dari kebijakan-kebijakan itu kami berharap tahun 2021 menjadi time to buy property karena jaminan dari debitur properti itu adalah jaminan agunan yang solid, nilainya akan terus naik setiap tahun,” kata Arvin.




Stimulus Sudah Terbit

kpr rumah subsidi

viva.co.id

Terkait harapan DPD REI Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan POJK soal stimulus Covid-19.

Hal itu diungkap Direktur Eksekutif Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap.

OJK juga melakukan sinkronisasi terhadap aturan-aturan agar implementasi kebijakan berjalan dengan cepat dan tepat.

Menurutnya, kebijakan itu agar bank dapat membantu debitur pada sektor yang terdampak.

Bank juga segera melakukan restrukturisasi untuk debitur yang berkinerja baik namun terdampak, termasuk debitur pengembang.

OJK juga meminta bank tidak ragu membantu debitur terdampak yang memang membutuhkan dana segar untuk menjalankan bisnisnya

“Ada beberapa kebijakan untuk debitur terkena dampak Covid-19 di antaranya bahwa bank dapat memberikan kredit yang baru kepada debitur terdampak dan penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit sebelumnya,” kata dia.

Namun, bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Eddy mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19, ada 101 bank yang telah melakukan restrukturisasi kredit.

Jumlahnya 5,16 juta debitur dengan total outstanding sebesar Rp772 triliun.

***

Semoga bermanfaat, Sahabat 99.

Ikuti artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Kamu sedang mencari rumah dijual di Bekasi?

Cek sekarang juga hanya di www.99.co/id!




Ilham Budhiman

Penulis 99.co Indonesia. Lulusan sastra daerah yang berkarier sebagai wartawan sejak 2016 dengan fokus liputan terkait hukum, logistik, dan properti nasional.

Related Posts