Berita Berita Properti

Proyek The Mandalika Dianggap Melanggar HAM oleh PBB, Pemerintah Indonesia Disebut Harus Bertanggung Jawab

2 menit

Proyek The Mandalika yang sedang digarap di Lombok, NTB, dianggap melanggar hukum Hak Asasi Manusia (HAM) oleh PBB. Berikut tanggapan pemerintah Indonesia!

Perwakilan PBB, Olivier De Schutter, mengecam pembangunan The Mandalika yang merupakan megaproyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Olivier De Schutter merupakan Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrim dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut pantauan Olivier, proyek The Mandalika dibangun dengan cara merampas dan menggusur tanah masyarakat.

Hal tersebut tentunya melanggar hukum HAM.

Ia mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bertanggung jawab dan menghormati hak asasi penduduk lokal.

Menanggapi kritik Olivier, pemerintah Indonesia akhirnya angkat bicara.

Berikut berita selengkapnya.

Proyek The Mandalika Dianggap Merenggut Hak Asasi Masyarakat Lombok oleh PBB

proyek the mandalika lombok ntb

sumber: kompas.com

Diwawancara oleh Kompas, Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Teuku Taufiqulhadi membantah tuduhan PBB.

Menurut Taufiq, tudingan Olivier tentang perampasan lahan di Lombok, NTB tidak berdasar dan sama sekali tidak benar.

“Saya merasa sangat heran dengan pernyataan Pelapor Khusus PBB ini karena pendapatnya sangat tendensius dan tidak berdasar sama sekali,” ucap Taufiq seperti yang dikutip dari Kompas, Rabu (07/04/2021)

Taufiq juga menjelaskan, proyek The Mandalika dibangun di bawah pantauan Komnas HAM Indonesia.

Selama ini, Komnas HAM tidak pernah menyampaikan keberatan atau pelanggaran atas proyek raksasa itu.

Jika ada pun, pastinya sudah dilaporkan langsung ke pihak berwajib.

Bahkan, pembangunannya dilakukan tanpa tenang tanpa ada gejolak dan protes dari masyarakat.




“Masyarakat pemilik tanah di sana happy-happy saja,” sambung Taufiq.

“Baiknya pelapor khusus PBB ini seharusnya menemui dan mendapatkan informasi awal dari Komnas HAM terlebih dahulu. Agar tidak salah informasi,” jelas dia.

Adanya Pembebasan Lahan

sirkuit the mandalika

sumber: kompas.com

Mengenai pembebasan lahan proyek The Mandalika, Taufiq menerangkan bahwa prosesnya berjalan dengan adil dan terbuka.

Proses tersebut dijalankan melalui mediasi dengan menghadirkan tim independen.

“Berdasarkan pendapat tim penilai inilah berlangsung proses pembebasan tanah,” jelas Taufiq pada Kompas.

Sejauh ini tercatat sebanyak 29 kepala keluarga yang sudah menyetujui terjadinya pembebasan lahan.

“Empat belum selesai. Itu karena ada sengketa waris. Akan tetapi, empat orang ini setuju uang ganti ruginya dititipkan di pengadilan (konsinyasi). Mereka akan menyelesaikan sengketa ini secara internal,” ungkap Taufiq.

Sementara itu, tiga orang lainnya mengaku belum menyepakati besaran uang ganti rugi.

Mereka hanya baru menyetujui tanahnya dipakai untuk The Mandalika dan akan membawa permasalahan uang ke pengadilan.

***

Semoga ulasan di atas bermanfaat ya, Sahabat 99…

Jangan lupa pantau terus artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Jika kamu ingin membeli apartemen modern dengan harga bersahabat seperti Transpark Juanda, langsung kunjungi 99.co/id, ya!




Samala Mahadi

Content Writer and all things Basquiat connoisseur.

Related Posts