Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur terus dipertanyakan menyusul tak ada anggaran untuk proyek tersebut pada tahun depan.
Hal ini karena pemerintah tak menyiapkan dana untuk proyek IKN pada RAPB 2022.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap hal tersebut.
“Saya kira soal IKN dalam alokasi anggaran pagu indikatif. Jadi belum termasuk anggaran untuk IKN,” kata dia melansir CNBC Indonesia.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sebelumnya tidak menyinggung apa pun soal proyek IKN pada pidato Nota Keuangan dan RUU APBN 2022.
Artinya, proyek tersebut terus dipertanyakan oleh publik apakah akan diteruskan atau tidak ditengah kondisi saat ini.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kalau anggaran IKN pada 2021 mencapai Rp1,7 triliun.
Anggaran berasal dari kementerian/lembaga dan anggaran belanja project development fund (PDF).
Tak Ditunda, Tetap Berjalan
Meskipun tanpa anggaran di 2022, proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia dipastikan terus berlanjut.
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan bahwa proyek tersebut terus dilakukan koordinasi dan pembahasan konsep di Bappenas.
“Jadi saat ini masih terus difinalisasi (oleh Bappenas) dan diskusi antar Kementerian sudah dilakukan,” kata dia.
Tak hanya itu, pemerintah juga terus membahas mengenai skema pembiayaan proyek IKN menyusul tanpa anggaran di 2022.
“Adapun beberapa hal yang dibicarakan tentu mengenai, satu soal pembiayaan. Kemudian juga soal penataannya. Tapi progresnya terus berjalan dan lead-nya adalah Bappenas,” kata dia melansir Medcom.
Masih dalam Rencana
Hal yang sama juga diungkap Presiden Joko Widodo.
Di tengah tidak adanya anggaran IKN pada 2022, Jokowi memastikan kalau proyek besar ini belum ada perubahan.
“Agenda ibu kota baru tetap dalam rencana,” katanya saat meninjau perkembangan akses jalan IKN di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda kilometer 14.
Di tempat yang sama, Menhan Prabowo mengatakan bahwa rencana pemindahan IKN sudah matang.
Apalagi kajian yang dilakukan terkait pemindahan IKN ini sudah banyak dilakukan.
“Saya sangat mendukung, menyarankan ke Presiden bahwa kita harus teruskan, saran saya. Dan menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang,” kata Prabowo melansir detik.com.
Sebelumnya, sejumlah ekonom, pengamat kebijakan publik, hingga anggota dewan terus mengkritik soal proyek pemindahan IKN.
Ekonom Senior Didik Junaedi Rachbini mengatakan bahwa rencana membangun IKN di tengah pandemi adalah tindakan yang keliru.
“Kalau tidak ditunda, itu dianggap sebagai kebijakan koprol, main tembak, tidak mempunyai sense teknokratis yang benar. Jadi itu membangun proyek-proyek megah di masa krisis itu perkara yang salah,” katanya.
***
Bagaimana menurutmu, Sahabat 99?
Semoga informasi ini bermanfaat, ya.
Simak artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Kunjungi www.99.co/id untuk menemukan rumah impianmu!