Sejak awal berdirinya, ada beberapa polemik TMII yang menarik perhatian masyarakat Indonesia hingga kini diambil alih oleh negara.
Beberapa waktu lalu, perusahaan asal Singapura melayangkan gugatan terhadap lima anak Soeharto yang mengelola TMII.
Dari banyaknya polemik yang menyelimuti TMII, kabar terbaru datang dari Menteri Sekretaris Negara terkait ambil alih pengelolaan TMII.
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut polemik yang menyelimuti TMII…
Polemik TMII dari Awal Pembangunan
sumber: traveloka.com
1. Pembangunan Ditentang Berujung Pertumpahan Darah
TMII dikenal sebagai proyek Orde Baru dari ambisi Tien Soeharto yang menggagas pembangunannya pada tahun 1971.
Proyek ini banyak menuai penentangan dan ada salah satu kelompok yang memberikan kritik keras, mereka adalah Gerakan Penghematan (Gepeng).
Gepeng melakukan aksi demonstrasi yang cukup menarik perhatian dan juga menyebarkan selebaran yang menyatakan bahwa TMII merupakan proyek penghamburan uang.
Tak heran, biaya untuk membangun TMII pada masa itu mencapai Rp10,5 miliar.
Setelah Gepeng, juga muncul Gerakan Penyelamatan Uang Rakyat yang beranggotakan 40 orang.
Mereka berdemo di pekarangan Gedung Sekretariat Proyek Indonesia Indah.
Naas, aksi tersebut berujung tragedi ketika kerumunan demonstran diserang 20 orang laki-laki berambut gondrong yang membawa belati dan pistol.
2. Protes Anjungan Tionghoa
Pada tahun 2010, pernah terjadi protes pembangunan anjungan Tionghoa di TMII.
Polemik TMII yang satu ini bisa dibilang ironis karena kalangan yang tidak terima justru dari kalangan Tionghoa sendiri, yakni Pergerakan Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI).
Mereka berpendapat bahwa pembangunan anjungan tersebut dikhawatirkan memicu konflik dengan suku lokal.
Pasalnya, anjungan Tionghoa dibangun pada lahan seluas 4,5 hektare, sedangkan suku-suku lain hanya 2 hektare.
3. Menunggak Pajak
Pada Oktober 2018, pemerintah Kota Jakarta Timur menyegel tiga wahana TMII yang menunggak pajak.
Pihak TMII mengaku kaget dengan adanya penyegelan tersebut karena tidak didahului dengan pemberitahuan.
Mereka mengungkapkan bahwa TMII selalu membayar PBB setiap tahun dan pajak ke Pemprov DKI yang mencapai Rp600 miliar.
piknikman.com
4. Terancam Disita Perusahaan Singapura
Mitora Pte Ltd, perusahaan asal Singapura, menuntut Museum Purna Bhakti Pertiwi di TMII untuk disita.
Gugatan tersebut dilayangkan Mitora kepada lima orang anak Presiden Soeharto melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Adapun pihak yang digugat Mitora berdasarkan surat gugatannya adalah:
1.Yayasan Purna Bhakti Pertiwi
2.Ny Siti Hardianti Hastuti Rukmana
3.Tn H. Bambang Trihatmojo
4.Ny Siti Hediati Hariyadi
5.Tn H Sigit Harjojudanto
6.Ibu Siti Hutami Endang Adiningsih
5. Diambil Alih Negara
Yayasan Harapan Kita yang didirikan oleh Tien Soeharto terhitung sudah hampir sekitar 44 tahun mengelola TMII.
Disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, objek wisata TMII merupakan aset negara sebagaimana tercantum dalam Keppres 51 Tahun 1977.
Berdasarkan rekomendasi BPK, kini pengelolaan TMII telah diambil alih oleh negara dari Yayasan Harapan kita.
***
Semoga artikel ini bermanfaat ya, Sahabat 99!
Simak informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Sedang mencari rumah dijual di Pasar Rebo?
Kunjungi www.99.co/id dan temukan hunian impianmu dari sekarang!
