Politikus dari partai PKS meminta pemerintah untuk mengkaji ulang proyek infrastruktur nasional. Apa alasannya? Berikut informasi selengkapnya!
Pembangunan nasional biasanya mengandalkan dana APBN sebagai modal.
Oleh sebab itu eksekusinya tentu harus melalui pertimbangan yang matang dan cermat.
Jika tidak, proyek pembangunan berisiko pajak sehingga negara malah mengalami kerugian.
Hal inilah yang menjadi kekhawatiran Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto.
Ia khawatir pemerintah terlalu tergesa-gesa menjalankan proyek infrastruktur yang tidak layak.
PKS Minta Pemerintah Evaluasi Proyek Infrastruktur
sumber: tribunnews.com
Mulyanto mengungkapkan keresahannya terkait rencana pembangunan di Indonesia menyusul keluarnya izin penggunaan APBN untuk proyek kereta cepat.
“Bila memang tidak layak jangan dipaksakan. Khawatir mangkrak, anggaran membengkak atau proyek merugi. Alih-alih ingin untung, yang ada malah buntung..
..Akhirnya uang negara habis tersedot. Utang pun melonjak. Ujung-ujungnya rakyat yang harus menanggung beban pembayarannya melalui pajak,” katanya seperti dilansir dari liputan6.com, Selasa (12/10/21).
Terkait proyek kereta cepat sendiri, menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi yang lebih cermat.
Jangan sampai terburu-buru mengambil keputusan apalagi jika berkaitan dengan APBN.
Apalagi masalah utama proyek ini adalah pembengkakan biaya yang belum jelas penyebabnya.
“Hal ini penting agar diketahui pangkal masalahnya. Jangan-jangan ada korupsi. Karenanya jangan buru-buru ditutup dengan dana APBN, itu uang rakyat,” tegasnya lebih lanjut.
Mulyanto lebih mendukung pemerintah untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait insfrastruktur ini.
Nantinya, pansus bisa melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab munculnya masalah dalam realisasi proyek.
Kemudian menentukan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif selain menggunakan APBN.
Pasalnya, sejak awal proyek kereta cepat katanya tidak akan menjadi beban anggaran negara.
Kekhawatiran yang Beralasan
Sumber: tempo.co
Kekhawatiran Mulyanto ini bisa dimaklumi mengingat cukup banyak proyek pembangunan yang mandek.
Misalnya, saja rencana Jokowi membangun ribuan jalan tol yang ternyata tidak berjalan lancar.
Menurut cnbcindonesia.com, beberapa proyek tol harus mandek akibat masalah lahan.
Contohnya, jalur Serpong-Balaraja, Padang-Sicincin, Medan-Binjai, Binjai Langsa 1, dan Yogya-Solo.
Kemudian di sektor laut sepanjang tahun 2021 terjadi pengurangan rencana pembangunan.
Selain itu, ada aksi jual rugi yang kemungkinan besar akan berulang pada proyek infrastruktur lainnya.
Sebut saja proyek tol Cibitung-Cilincing yang telah terjual senilai Rp2,4 triliun oleh BUMN Waskita Karya.
Dilansir dari merdeka.com, nonimal ini sangat jauh dari biaya pembangunannya yang mencapai Rp10,8 triliun, Sahabat 99.
***
Semoga artikelnya bermanfaat ya, Sahabat 99.
Simak artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Kunjungi 99.co/id untuk menemukan hunian impianmu.
Ada beragam pilihan rumah siap huni dengan harga bersahabat seperti Southgate Residence.
