Kementerian Keuangan berpeluang menyewakan gedung-gedung kementerian atau barang milik negara (BMN) untuk pembiayaan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
Hal itu terungkap saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI pada beberapa waktu lalu.
Komisi XI DPR RI sebelumnya mendengar kabar adanya kantor-kantor kementerian yang akan disewakan.
Menanggapi itu, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan.
Pemetaan yang dimaksud adalah gedung-gedung yang dipertimbangkan untuk dimonetisasi guna membiayai ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN).
“Pemanfaatan aset untuk IKN pada saat ini memang masih dilakukan pemetaan terhadap aset mana yang dapat dimonetisasi guna pembiayaan ibu kota negara yang baru,” katanya melansir Kompas.com.
Menurutnya, monetisasi bisa dilakukan dengan dua cara.
Kemenkeu Pertimbangkan Dua Opsi
money.kompas.com
Kemenkeu mempertimbangkan dua opsi untuk mencari tambahan anggaran melalui aset yang dimiliki pemerintah.
Pertama, melalui pemanfaatan.
Kedua, dengan cara pemindahtanganan.
Hanya saja, kedua opsi itu tergantung pada situasi dan kondisi.
Terutama kementerian/lembaga (K/L) mana yang lebih dulu pindah ke ibu kota baru.
“Pada akhirnya itu sangat bergantung dari sekuence instansi mana yang lebih dulu akan pindah ke ibu kota negara baru sehingga nanti kita bisa memiliki rencana terhadap monetisasi,” kata dia.
Melihat Minat Penyewa
Adapun DKJN sudah berdiskusi dengan pelaku pasar untuk melihat sejauh mana minat menyewa gedung kementerian.
Hal tersebut guna mengetahui gedung mana saja yang memiliki daya tarik tinggi.
“Kita ingin memastikan bahwa ketika itu kita lakukan, kita tidak dianggap melakukan pemindahtanganan atau pemanfaatan seolah-olah itu distrate aset. Jadi memang sequence-nya itu akan kita perhatikan,” katanya.
Di sisi lain, rencana tersebut mendapat beragam kritik dari berbagai kalangan.
Sebelumnya, keberlanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus dipertanyakan.
Hal ini menyusul tak ada anggaran untuk proyek tersebut pada tahun 2022.
Meski tanpa anggaran, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai rencana.
TNI-Polri Pindah Lebih Awal ke Ibu Kota Baru
kumparan.com
Di sisi lain, kabar terbaru menyebutkan bahwa TNI-Polri akan pindah lebih awal ke ibu kota baru pada 2023.
Melansir CNBC, hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan lokasi.
Hal itu diungkap Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata.
“Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. […] Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” kata Rudy.
***
Semoga bermanfaat, Sahabat 99.
Simak informasi lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Cek rumah favoritmu dari sekarang hanya di www.99.co/id!
