Berita Berita Properti

Ternyata, Begini Cara Omnibus Law UU Ciptaker Menyelesaikan Masalah Izin Tata Ruang

2 menit

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law UU Ciptaker), terdapat 49 aturan turunan yang dinilai bisa meningkatkan ekosistem investasi dengan menyederhanakan proses perizinan tata ruang. Aturan tersebut terdiri atas 45 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (perpres). Salah satunya adalah PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Abdul Kamarzuki mengungkapkan PP Nomor 21 Tahun 2021 dibuat dengan tujuan meningkatkan kegiatan berusaha dengan menyederhanakan proses perizinan.

“Dengan demikian, sosialisasi ini dilakukan tujuannya menyatukan persepsi. Kami undang dari Pemprov Jakarta, Pemprov Bodetabeknya. Kita tahu bersama ini daerah yang sangat dinamis dan daerah perkotaan,” tuturnya dalam sosialisasi PP Nomor 21 Tahun 2021 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (3/5/2021).

Perbaikan Aturan yang Tumpang Tindih

penjualan rumah

sumber: investor.id

Abdul menjelaskan sebelum adanya UU Cipta Kerja dan PP 21/2021 dalam rencana tata ruang (RTR) terjadi berbagai peraturan tumpang tindih.

Selain itu banyak hal yang menjadi hambatan bagi masyarakat dan investor dalam mengakses produk RTR.

Bahkan, sebelumnya produk RTR hanya dimiliki dan disimpan oleh pemerintah karena sebagian besar berbentuk fisik (hard copy) sehingga tata ruang terkesan menghambat investasi.

Belum lagi masyarakat dan investor diharuskan mendatangi langsung kantor pemerintah dengan proses administrasi yang rumit dan lama jika ingin mendapatkan informasi RTR.

Dengan begitu, proses penerbitan izin berusaha menjadi rumit dan tidak transparan.




“Kalau tidak disiapkan itu semua, maka yang terjadi tumpang tindih perizinan, kusut, masyarakat sulit. Dengan UU baru ini diharapkan semua ini dihilangkan tumpang tindih. Kekusutan masyarakat bisa hilang,” kata Abdul.

Diharapkan Bisa Memberikan Kemudahan

penataan ruang

Banyaknya hambatan tersebut berujung banyaknya gugatan dari masyarakat akibat RTR dan pemanfaatan ruang yang tumpang tindih.

Dengan demikian, adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan PP 21/2021 dirasa akan memberikan kemudahan akses informasi melalui produk RTR yang dipublikasikan oleh pemerintah melalui berbagai platform.

Platform produk RTR juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan seperti online single submission (OSS).

Dengan demikian, proses perizinan berusaha dan non-usaha jadi lebih cepat dan transparan.

“Nanti di BKPM, disiapkan aplikasi Insya Allah tanggal 2 Juni OSS versi RBA itu mulai aktif. Di OSS yang baru ada sub pelayanan informasi. Nanti semua bisa dilihat di situ. Itu yang dijanjikan teman-teman BKPM pada OSS versi terbaru,” tandasnya.

***

Nah, itulah sederet informasi mengenai Omnibus Law UU Ciptaker tentang penataan ruang.

Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu ya, Sahabat 99.

Jangan lupa pantau terus artikel menarik lainnya lewat Berita 99.co Indonesia.

Sedang mencari rumah dijual di Medan Sunggal?

Cek saja pilihannya hanya di 99.co/id.




Gadis Saktika

Penulis konten di 99.co Indonesia yang senang menyelami topik politik, properti, dan KPOP.

Related Posts