Pemerintah memastikan bahwa program perumahan rakyat bakal terus dikebut menyusul berbagai macam strategi yang dijalankan oleh berbagai instansi mulai dari Kementerian PUPR hingga swasta.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa program perumahan rakyat tersebut bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, hal tersebut juga sebagai pengembangan wilayah dan tidak sekadar menurunkan kesenjangan atau backlog perumahan.
“Untuk itu, kami akan memastikan agar program perumahan rakyat ini dapat terus dikebut,” katanya melansir Medcom.
Moeldoko juga mengaku bahwa pihaknya siap melakukan debottlenecking apabila ada kendala dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kita lakukan debottlenecking secara cepat dan tepat agar target perumahan rakyat dapat tercapai,” katanya.
Program Perumahan Rakyat
pasardana.id
Pemerintah melalui berbagai instansi mempunyai sejumlah program perumahan salah satunya untuk hunian bersubsidi.
Beberapa program tersebut adalah Program Satu Juta Rumah dan Rumah Susun Perkotaan yang merupakan Proyek Prioritas Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Selain itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Rumah Swadaya yang ditetapkan melalui Perpres 109/2020.
Menurut Moeldoko, program perumahan rakyat tersebut perlu didukung dan diprioritaskan.
Hal ini sejumlah program perumahan menjadi kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Untuk itu, dia meminta agar berbagai pihak mendukung program tersebut mulai dari lembaga pembiayaan perumahan, perbankan, BUMN, dan swasta.
“Kita perlu petakan kebutuhan dukungan, termasuk berbagai regulasi hingga insentif yang harus disiapkan agar hal ini dapat kita capai, termasuk menyiapkan pilot project agar sektor perumahan dapat semakin memberikan daya ungkit,” katanya.
Percepatan Pembangunan
antaranews.com
Saat ini, ada banyak pengelola program perumahan rakyat yang dikelola oleh berbagai macam instansi.
Mulai dari Kementerian PUPR, BUMN (Perumnas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan pihak swasta.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa pihaknya siap melanjutkan program perumahan rakyat.
Salah satu bentuk kesiapannya adalah melanjutkan inovasi dan percepatan pembangunan melalui Program Sejuta Rumah.
Menurut dia, pihaknya telah merealisasikan 4,8 juta unit rumah dari target lima juta unit rumah sejak lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Sehingga, kolaborasi diperlukan untuk mengatasi backlog perumahan yang masih mencapai 7,6 juta,” kata Khalawi.
Di sisi lain, BP Tapera juga baru memulai program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
BP Tapera mengelola dana jangka panjang berbasis tabungan sehingga program pembiayaan tidak berpangku pada APBN.
“Jika dana ini sudah cukup, maka ke depan bisa menggantikan peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto.
***
Semoga informasi ini bermanfaat, Sahabat 99.
Ikuti berita menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Jangan lupa, kunjungi www.99.co/id bagi kamu yang sedang mencari rumah.
Cek ragam hunian menarik, salah satunya 67 Kebagusan!
