Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya blak-blakan mengungkap sejumlah masalah perumahan subsidi. Setidaknya, ada tujuh poin yang menjadi hambatan utama proyek pemerintah ini, Sahabat 99.
Proyek perumahan subsidi hingga saat ini masih terus berjalan di Indonesia.
Sayangnya, program pemerintah satu ini masih memiliki sejumlah kendala di lapangan.
Masalah ini meliputi sektor konstruksi, penyaluran dana, hingga ketepatan sasaran.
Untuk lebih jelasnya, yuk simak apa saja masalah perumahan subsidi di Indonesia berikut ini!
PUPR Ungkap Masalah Perumahan Subsidi yang Krusial
Sumber: detik.net.id
Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, setidaknya ada tujuh poin masalah yang berhasil ditemukan.
Ini berdasarkan pada laporan BPK, BPKP, serta ITJEN Kementrian PUPR.
Poin pertama terkait dengan sosialisai penghunian rumah subsidi yang masih kurang.
“Tidak semua debitur tahu bahwa rumah subsidi harus ditempati 1 tahun. Jadi banyak yang tidak dihuni lebih dari 1 tahun, yang butuh rumah banyak tetapi kenapa tidak ditempati,” kata Eko dilansir dari bisnis.com.
Masalah kedua, bangunan rumah subsidi tidak memenuhi SNI baik dari segi kualitas, konstruksi, penyediaan PSU, maupun administrasi.
“Masih ada kelemahan fondasi atap, ring balok, atap dan lain sebagainya. Padahal (kelayakan) sudah diatur dalam ketentuan UU,” terang Eko.
Ketiga, ada rumah subsidi yang tidak sesuai dengan tata ruang atau perizinan.
Keempat, terjadi keterlambatan penyaluran SBUM oleh bank pelaksana di lapangan.
Kelima, ada keterlambatan penyaluran dana bergulir dan tarif dana FLPP oleh bank pelaksana.
Keenam, rumah subsidi tidak ada penghuninya dan malah menjadi kontrakan atau berpindah tangan sebelum 5-20 tahun.
Padahal pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa pembeli harus menghuninya sendiri.
Lalu masalah ketujuh, ada dua rumah subsidi yang mengalami penggabungan menjadi satu bangunan.
“Kami kecolongan, jadi suami beli satu rumah subsidi lalu istrinya beli di sebelahnya dan mereka gabung jadi satu rumah. Ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Eko.
PUPR Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Semua Pihak
Sumber: idntimes.com
Sejumlah masalah di atas tentu menghambat penyaluran rumah subsidi yang tepat sasaran dan aman untuk konsumen.
Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan kerja sama dari semua pihak yang terlibat.
Ini tidak hanya meliputi pengembang dan bank penyalur, tetapi juga konsumen sebagai sasaran penyaluran hunian subsidi.
Terutamanya untuk pihak bank, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghimbau ketelitian dalam memilih pengembang.
“Bank harus memilih pengembang yang memang, tidak harus besar, tapi yang memang serius membangun rumah karena rumah subsidi tidak terlalu memakai teknologi,” terangnya.
***
Semoga informasinya bermanfaat Sahabat 99.
Simak artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Jangan lupa, kunjungi 99.co/id dan temukan hunian impianmu.
Ada beragam pilihan properti menarik seperti kawasan Hquarters Bandung.
