Nama Presiden RI kedua Soeharto tak tercantum dalam Keppres Jokowi. Kritikan datang dari Ketua HMS, Hardjuno Wihoho. Apa isinya? Simak di sini.
Keputusan Presiden RI 2/2022 soal Penegakan Kedaulatan Negara yang baru diteken ramai disorot.
Sorotan pada Keppres Jokowi tersebut lantaran tidak ada nama Presiden kedua RI, Soeharto, dalam peristiwa umum 1 Maret 1949.
Salah satunya datang dari Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera atau HMS Center, Hardjuno Wiwoho.
Apa saja kecaman Hardjuno terhadap Keppres itu?
Simak selengkapnya di bawah ini!
Sayangkan Naskah Keppres Jokowi
sumber: oposisicerdas.com
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera atau HMS Center, Hardjuno Wiwoho menyesalkan naskah akademik Keppres Nomor 2 Tahun 2022.
Menurutnya, Keppres Jokowi tersebut sangat kental akan nuansa memutarbalikkan sejarah.
Hal ini dirasa sangat mencederai martabat sejarawan nasional.
“Jujur, saya hanya mengelus dada kalau intelektual, sejarawan dipakai untuk kepentingan politis begini. Rusak negara kita kalau intelektual kampus, sejarawan, main-main politik. Hancur negara ini,” kata Hardjuno dalam siaran pers pada Rabu (9/3) seperti yang dikutip dari jpnn.com.
Hilangkan Nama Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949
Seperti yang diketahui, Keppres Jokowi tidak menyebut nama Soeharto sebagai tokoh sentral dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
Padahal, Soeharto saat itu berpangkat sebagai Letkol mempunyai peran yang krusial pada peristiwa tersebut.
Menurut Hardjuno, hal ini terasa aneh mengingat tidak ada satu pun jasa Presiden RI kedua ini yang dibanggakan dan justru dikampanyekan seolah-olah penuh kejahatan.
“Ini kan kebangetan. Ingat, Indonesia seperti sekarang ini juga karena jasa dan hasil keringat Pak Harto. Jangan lupakan itu,” tegas Hardjuno.
Nama Jokowi Justru Diagung-agungkan
Berbanding terbalik dengan Soeharto, Jokowi yang mendapatkan banyak sekali kritikan di masa pemerintahannya justru selalu diagung-agungkan.
“Seolah-olah di zaman pemerintahan Jokowi semuanya berisi kebaikan. Dan, bahkan ditulis sanggup membawa bangsa ini keluar dari neo-imperialisme,” tutur Hardjuno.
Ia menilai bahwa pujian terhadap Jokowi tersebut terlalu berlebihan.
Nyatanya, mantan wali kota Solo itu tidak terlalu sukses seperti yang diklaim.
Salah satu indikasinya adalah tumpukan utang luar negeri yang kian menjulang.
“Apa lupa berapa utang luar negeri kita di masa Jokowi? Apa lupa minyak goreng sampai enggak ada, padahal negara kita kaya sawit? Apa lupa berapa hutan yang dijual ke imperialis?” ujar Hardjuno dengan nada tanya.
Terasa Menyenangkan Kelompok Tertentu
Hardjuno melanjutkan bahwa naskah Keppres Jokowi ini terasa seperti sebuah pesanan untuk menyenangkan kelompok tertentu.
“Di sisi lain katanya mau menempatkan tokoh ke posisi semestinya. Ini kok malah sebaliknya. Aneh, mantan presiden kita, tokoh besar Soeharto diinjak-injak, sementara Jokowi dinaikkan setinggi langit,” ujar Hardjuno.
***
Semoga artikelnya bermanfaat, ya.
Cek terus artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Morizen bisa dijadikan pilihan tepat untuk mendapatkan hunian nyaman di Bekasi.
Informasi selengkapnya bisa dilihat di www.99.co/id dan rumah123.com.
Dapatkan segala kemudahan dalam memenuhi kebutuhan properti, karena 99.co serta Rumah123.com #PastiBisa dan selalu #AdaBuatKamu.
Akses sekarang juga, ya!
