Pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo disorot Bank Dunia karena memiliki banyak masalah. Apa saja masalahnya?
Dilansir dari cnnindonesia.com, pembangunan infrastruktur di masa Jokowi ternyata memiliki banyak masalah yang membuat Bank Dunia memberikan kritik pedas.
Salah satu masalahnya adalah penugasan yang diberikan pemerintahan Jokowi terhadap BUMN.
Menurut laporan “Infrastructure Sector Assesment Program” Bank Dunia menyatakan sering kali Jokowi memberikan keistimewaan terhadap beberapa perusahaan.
Perusahaan tersebut salah satunya adalah perusahaan pelat merah yang mendapatkan keistimewaan saat ditugaskan membangun infrastruktur.
Keistimewaan yang Diberikan Jokowi dalam Pembangunan Infrastruktur
Keistimewaan pertama adalah pemberian suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).
Pada tahun 2015, pemerintah memberikan suntikan modal sebesar Rp41,4 triliun untuk 36 perusahaan BUMN yang hampir setengahnya digunakan untuk pembangunan.
Suntikan modal ini berlanjut pada tahun 2016 dan modalnya meningkat menjadi Rp53,98 triliun yang 83 persennya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Selain suntikan modal dengan jumlah tinggi, BUMN juga diberikan akses pinjaman ke bank yang lebih mudah tanpa dibutuhkan uji kelayakan yang jelas dan suku bunga rendah.
Bank Dunia menyatakan pemberian penugasan dan insentif tersebut dapat memunculkan masalah, yakni peningkatan jumlah utang BUMN.
Dalam menjalankan pembangunan, BUMN tidak memiliki dana operasional untuk mencari pinjaman.
Bahkan menurut data Bank Dunia, utang BUMN yang ditugaskan membangun infrastruktur mencapai Rp200 triliun di tahun 2017.
Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dari sebelumnya dan akan berpotensi semakin meningkat jika BUMN terus diberikan penugasan.
Keistimewaan ini juga membuat sektor swasta sulit bersaing dengan sektor BUMN untuk mendapatkan proyek.
Kemajuan Sektor Infrastruktur Indonesia
Meski demikian, Bank Dunia mengakui terdapat beberapa kemajuan pada sektor pembangunan infrastruktur Indonesia.
Kemajuan tersebut adalah adanya penetapan institusi, instrumen, dan proses agar proyek berskema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha dan Penyediaan Infrastruktur dapat berjalan.
Dengan kemajuan tersebut, ada banyak proyek infrastruktur dengan nilai total investasi mencapai miliaran dollar berhasil berjalan.
Namun, masih ada beberapa hambatan yang pemerintah harus tingkatkan.
Hambatan tersebut di antaranya adalah kualitas persiapan proyek, keengganan Bappenas dalam menolak proposal yang masih kurang, dan buruknya koordinasi pelaksanaan proyek berskema KPBU.
***
Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu, Sahabat 99!
Simak juga artikel menarik lainnya hanya di portal Berita 99.co Indonesia.
Kamu sedang mencari rumah di Karawang? Bisa jadi Galuh Mas Karawang adalah jawabannya!
Cek saja di 99.co/id untuk menemukan rumah idamanmu!
