Berita Berita Properti

Menyelisik Keterjangkauan Rumah Subsidi untuk Milenial

6 menit

Generasi milenial kini dihadapkan oleh masalah sulitnya untuk memiliki rumah pribadi, walaupun sebenarnya masih banyak cara untuk memiliki hunian. Salah satunya bisa dengan mengikuti program rumah subsidi yang diadakan pemerintah.

Seperti halnya Ana Triyana, wanita berusia 27 tahun itu ingat betul saat pertama kali memutuskan untuk membeli rumah subsidi bersama suaminya, Wahyu Akbar.

Selain harga yang cukup terjangkau, rumah subsidi juga menawarkan cicilan yang cukup rendah dan menarik.

Wanita yang sehari-hari bekerja di pabrik Ceres, Dayeuhkolot, Kab. Bandung itu dengan semangat memilih sejumlah perumahan subsidi di wilayah Kabupaten Bandung.

“Sebenarnya ‘kan rumah subsidi di Kabupaten Bandung itu banyak banget. Aku memang cari yang subsidi, udah pernah survei juga ke berbagai lokasi,” kata Ana pada 99.co Indonesia.

Sayangnya, kata Ana, selama survei tidak banyak perumahan subsidi yang aksesnya dekat pusat kota. 

Padahal, dia ingin mempunyai rumah dekat dengan lokasi kerja dan rumah sang kakak di Soreang. 

Hanya saja, ketika itu rata-rata perumahan subsidi yang tersedia berada di sekitar pegunungan.

“Selama survei itu, rumah subsidi Kabupaten Bandung rata-rata di gunung. Jauh banget ke kota, bahkan ke alun-alun,” ujarnya.

Lokasinya yang cukup jauh ke pusat kota dan tempat kerja membuat dia dan suaminya berpikir ulang untuk mengambil rumah subsidi.

“Dari cicilan memang terjangkau buat milenial. Cuma kalau dari lokasi, apalagi milenial yang kerja pasti rata-rata engga (akan ambil). Teman aku sampai mikir dua kali mau ambil (rumah) subsidi kalau lokasinya di gunung,” kata dia.

Mereka cukup sabar menanti proyek perumahan lain yang menawarkan akses cukup dekat ke Soreang.

Selama dua tahun menunggu, dia akhirnya menemukan salah satu perumahan di Soreang.

Meski dekat kota, rumah tersebut bukan tanpa kendala karena kualitasnya yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

Menurut dia, bahan bangunan yang digunakan terbilang biasa saja sehingga butuh perbaikan yang tak sedikit. 

Namun, rumah subsidi yang lokasinya dekat kota tetap jadi pilihan menarik bagi kalangan milenial seperti dirinya.

“Beda sama rumah subsidi yang di gunung. Harga tanah memang murah, kualitas terkadang lebih bagus dari ini. Kaya pakai bata merah, double dinding, bangunan lebih luas, bahkan DP lebih murah,” ujar dia.

Rumah Subsidi, Solusi Hunian untuk Milenial?

Di tengah harga rumah yang terus semakin tinggi, adanya program rumah subsidi seharusnya menjadi angin segar bagi kalangan milenial dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Namun, bagaimana kenyataan di lapangan terkait keterjangkauan rumah subsidi terhadap segmen-segmen tersebut?

Dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah untuk generasi milenial, salah satu jurus pemerintah adalah dengan mengadakan program rumah subsidi.

penyaluran dana flpp

Program-program rumah subsidi tersebut mencakup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Semua program tersebut memiliki tujuan yang serupa, yakni memberikan keterjangkauan rumah bagi masyarakat Indonesia.

Di antara sekian banyak program itu, FLPP paling banyak menerima kuota dan penyalurannya diserap habis oleh MBR setiap tahunnya.

Bahkan, kuota FLPP untuk MBR selalu penuh sampai di tengah tahun sehingga milenial yang ingin mempunyai rumah harus gigit jari.

tabel flpp

sumber: ppdpp.id

Kendati demikian, program tersebut juga tak lepas dari sejumlah kendala.

Beberapa di antaranya adalah aturan bank yang ketat, digitalisasi, sampai dengan kurangnya minat terhadap rumah subsidi.

Sejauh ini, bagaimana efektivitas program dana FLPP sebagai salah satu solusi agar milenial dan MBR memiliki rumah?

Efektivitas FLPP 

Program KPR FLPP menjadi salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di semua kelompok umur, tak terkecuali kalangan milenial.

Berdasarkan data FLPP tahun 2010 hingga 2020, penyaluran di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup pesat dan berhasil mencapai 106,59 persen dari jumlah unit yang telah ditargetkan.

Penyaluran dana FLPP tahun 2020 mampu mencapai 109.253 unit rumah.

pembangunan apersi

Pencapaian ini tidak lepas dari upaya dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Sekarang ini kita kan lagi coba melakukan sosialisasi dengan bank, setiap bank itu diwajibkan memasang baliho atau spanduk di jalan-jalan utama di daerah-daerah yang memang padat penduduk. Itu barangkali salah satu yang kita upayakan,” ungkap Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP, kepada 99.co, Jumat (18/6/2021).

Adapun PPDPP mencatat, saat ini ada 38 bank penyalur dana FLPP.

Tiga puluh delapan bank penyalur tersebut terdiri dari 9 bank nasional dan 29 Bank Pembangunan Daerah, baik konvensional maupun syariah.

Tak hanya kepada bank-bank penyalur dana FLPP saja, pihaknya juga melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk menarik kalangan milenial.

“Selain itu kita juga lewat media sosial, lewat berbagai ajang lomba, kita ada lomba foto dan saat ini ada lomba video itu dalam rangka sosialisasi untuk menjaring milenial,” sambungya.

Walaupun mencapai lebih dari yang ditargetkan, masih ada beberapa isu terkait penyaluran dana FLPP di tahun 2020 lalu.

Isu tersebut tak lepas dari kendala penyaluran ke daerah-daerah tertentu hingga masih tingginya angka backlog perumahan.

Pemerataan penyaluran dana ini bisa dilihat dari dua hal, yakni dari perbankan dan wilayah.

“Kalau dari perbankan saya kira kita sudah mengukur berdasarkan kemampuan kinerja banknya, ya. Kita ada indikator-indikator yang kita gunakan dalam mengevaluasi pembagian kuota untuk perbankan. Jadi ini sudah cukup fair menurut saya,” papar Arief.

Dari pihak perbankan sendiri, PPDPP menyebutkan sudah benar mengukur pembagian kuota dana FLPP berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Dari segi wilayah, di tahun lalu penyaluran dana FLPP untuk wilayah Papua mengalami hambatan karena fiber optic yang sempat terputus.

Sementara untuk daerah-daerah lain, provinsi Jawa Barat mengalami backlog paling tinggi.

Di tahun 2021 ini, pemerintah juga menetapkan alokasi dana yang lebih tinggi untuk rumah subsidi, yaitu:

Pertama, FLPP senilai Rp16,66 triliun untuk 157.500 unit.

Kedua, SBUM mencapai  Rp630 miliar untuk 157.500 unit.

Ketiga, BP2BT sebesar Rp1,6 triliun untuk 39.996 unit.




Keempat atau terakhir, Tapera Rp2,8 triliun untuk 25.380 unit.

Sayangnya, dari sisi perbankan, BTN tidak bisa memberikan tanggapan untuk permintaan wawancara dari 99.co Indonesia terkait keterjangkauan rumah subsidi untuk milenial.

Hanya saja, melansir Bisnis.com, BTN mendukung penuh pemberian KPR bersubsidi yang tepat sasaran.

Bank tersebut telah merealisasikan Rp7,6 triliun sepanjang semester 1/2021 untuk 86.000 unit rumah.

Sementara tahun lalu, BTN berhasil menyalurkan 122.000 unit rumah MBR.

Progres Penyaluran FLPP 

data pembangunan rumah mbr rei

Saat ini, kondisi sektor properti masih kembang-kempis dihantam pandemi Covid-19 dan juga kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil.

Meski demikian, Arif menyebutkan bahwa penyaluran dana FLPP di tahun ini sudah jauh lebih cepat dibandingkan dengan tahun lalu.

Adapun target penyaluran FLPP yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 157.500 unit.

Berdasarkan dashboard management control yang dapat dilihat di laman PPDPP, data terbaru penyaluran FLPP sejauh ini sudah mencapai 101.530 unit senilai Rp11.066 triliun per 23 Juli 2021.

“Sampai hari ini kita sudah di atas 50 persen penyaluran, semester satu belum habis. Kemudian sistem yang kita bangun saat ini juga sudah terbukti mampu mempercepat. Jadi aplikasi yang kita bangun sudah betul-betul membantu, baik perbankan maupun pengembang,” jelasnya.

Pencapaian penyaluran dana FLPP ini disebut tidak lepas dari bantuan aplikasi yang sudah dibangun oleh pemerintah.

Berbagai Kendala Program Rumah Subsidi

Berbicara soal keterjangkauan, hal ini berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat, baik kalangan milenial maupun MBR.

Program KPR FLPP ini sudah dinilai memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah dengan bunga yang rendah.

“Kalau mempermudah sih memang sudah batasnya, menurut saya ini sudah paling mudah dengan adanya aplikasi saat ini. Jadi tidak ada hal yang menyulitkan. Baik dari bantuan-bantuannya yang sudah optimal, uang muka dibantu, bunga yang rendah yang tidak mungkin dilakukan oleh sektor di luar pemerintahan … Dengan bunga 5% itu kan saya kira sudah paling rendah saat ini.” kata Arief.

Meski sudah dinilai mempermudah dari segi pembiayaan, kenyataannya program ini tetap tak luput dari kendala.

Salah satu hal yang menjadi kendala adalah ketersediaan kuota yang terus menerus habis, terlepas dari penyaluran yang sudah efektif.

Hal ini disampaikan oleh Paulus Totok Lusida selaku Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI).

“Sementara kuota subsidinya kan bisa dikatakan habis, yang FLPP atau SSB. Yang ada BP2BT karena prosedurnya rumit. Juga sekarang ini kan memang turun juga karena adanya sistem online-online itu menjadi complicated,” ungkap Totok kepada 99.co, Kamis (15/7/2021)

Tak hanya ketersediaan kuota saja yang menjadi sorotan pengembang, tapi juga adanya langkah digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam program rumah subsidi ini.

Sebagian pengembang menyatakan belum siap.

Mempermudah Penyaluran 

Menyoal digitalisasi, pemerintah masih memiliki banyak PR terkait pengenalan langkah digitalisasi yang disebut-sebut akan mempermudah penyaluran program rumah subsidi.

Hal ini pun tidak dipungkiri oleh Arief, ketika ditanya apa yang menjadi kendala dalam penyaluran dana FLPP.

“Kendala yang kita hadapi dalam penyaluran ini saya kira sosialisasi dari asosiasi pengembang yang barangkali belum terlalu optimal ya, anggotanya di daerah yang saya kira mau tidak mau adanya penerapan sistem baru aplikasi yang kita gunakan seolah-olah dianggap sebagai regulasi baru. Padahal sebetulnya ini bukan regulasi baru,” kata Arief.

Dalam penerapannya, Arief menyebutkan bahwa langkah digitalisasi ini dinilai oleh pengembang sebagai regulasi baru.

Padahal, menurutnya, langkah tersebut bukanlah regulasi baru, melainkan hanya peralihan dari cara kerja analog menjadi digital.

Adapun asosiasi pengusaha real estate mengharapkan syarat dan ketentuan dalam aplikasi tersebut tidak menjadi hambatan.

“SiPetruk itu speknya sangat berkualitas, tapi sebaliknya dengan kualitas yang tinggi harganya juga harus naik. Itu beda 30% sendiri kalau kualitasnya mau seperti itu. Kita bisa memenuhi kualitas itu, mau bangun rumah mewah juga bisa. Tapi semua kan tergantung harga,” kata Totok.

SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) adalah sistem pemantauan konstruksi berbentuk aplikasi yang bertujuan untuk mengawasi rumah yang dibangun oleh pengembang sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah atau tidak.

Aplikasi ini kemudian menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pengembang untuk dapat memasukkan perumahannya ke dalam aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) yang selanjutnya tersaji dalam aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

Kehadiran SiPetruk dinilai Totok cukup menyulitkan, sebab menuntut kualitas yang sangat bagus setara dengan rumah-rumah menengah hingga mewah yang biasa dijual oleh pengembang.

Minat Kalangan Milenial Terhadap Rumah Subsidi

Berbicara soal milenial dan MBR, dua hal tersebut merupakan segmen yang berbeda meskipun tetap beririsan.

Pada dasarnya, tidak ada masalah keterjangkauan bagi kalangan milenial untuk memiliki rumah subsidi.

Hanya saja, milenial memiliki preferensinya sendiri dan cenderung mempertimbangkan beberapa faktor ketika berencana membeli rumah subsidi.

“Milenial cenderung memiliki preferensi hunian dengan akses mudah ke lokasi kerja dan sarana prasarana sementara harga hunian di lokasi tersebut semakin tinggi,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, kepada 99.co, Rabu (21/6/2021).

Kondisi tersebut menurut Khalawi menyebabkan milenial saat ini sulit untuk mengakses hunian layak dan terjangkau di perkotaan.

Dengan kata lain, milenial menginginkan rumah dengan akses yang mudah untuk keperluan aktivitas mereka sehari-hari.

Sementara itu, rata-rata rumah subsidi yang dijual oleh pengembang berada di lokasi yang sulit terjangkau oleh masyarakat.

Namun, hal ini kembali pada masing-masing individu dan cara mereka dalam mengoptimalkan usaha pengadaan rumah yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Semoga artikel ini bermanfaat ya, Sahabat 99!

Simak informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Kunjungi www.99.co/id dan temukan hunian impianmu dari sekarang!

***

Penulis Utama: Alya Zulfikar

Editor: Bobby Agung Prasetyo

Penanggung Jawab: Tiara Syahra 

Tim Penulis:




Alya Zulfikar

Penulis 99.co Indonesia

Related Posts