Berita Berita Properti

Bebani Masyarakat, Faisal Basri Sebut Kereta Cepat Jakarta Bandung Tidak Akan Balik Modal

2 menit

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menuai banyak polemik dari awal pembangunannya, kini pun diketahui biayanya membengkak besar.

Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI), mengingatkan besarnya anggaran negara yang digunakan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Proyek ini membuat negara harus menanggung beban yang besar, sebab Faisal berpendapat bahwa proyek tersebut sangat tidak ekonomis dan negara tidak akan balik modal sampai kapanpun.

Diperkirakan terjadi pembengkakan biaya sekitar US$ 1,9 miliar atau sekitar 27 triliun.

Padahal, awalnya proyek tersebut ditaksir hanya memakan biaya sebesar US$6,07 miliar atau Rp86,8 triliun.

Namun setelah berjalan, biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai hingga US$8 miliar atau Rp114,4 triliun.

Melansir dari katadata.co.id, begini pendapat Faisal Basri terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung…

Kereta Cepat Jakarta Bandung Tidak Akan Balik Modal

kereta cepat

sumber: tribunnews.com

Melihat kilas baliknya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dulu sudah ditolak dalam rapat koordinasi pemerintah.

Tak hanya itu saja, kajian yang dilakukan oleh Boston Consulting Group pun juga menolak realisasi proyek tersebut.

Namun, Rini Soemarno yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN bersikukuh untuk merealisasikan proyek kerjasama antara Cina dan Indonesia tersebut.




“Nah itu yang harus kita bayar. Sebentar lagi rakyat yang akan membayar kereta cepat. Barangkali nanti ongkosnya Rp 400 ribu sekali jalan dan diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” ujar Faisal Basri dalam dialog virtual Gelora Talks #19 “Covid-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha”, Rabu (13/10).

Ia juga menambahkan kalau proyek tersebut adalah salah satu contoh proyek mubazir yang lebih menguntungkan investor.

Sebagaimana diketahui publik, proyek ini adalah proyek kerja sama Indonesia-Cina melalui perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pemerintah Indonesia memiliki 60 persen saham di perusahaan tersebut, sedangkan Cina memiliki 40 persen saham.

“Ini kesimpulan saya, kesalahan ada di pucuk pimpinan. Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai US$150 ribu menolak dua proposalnya tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot dan presiden lebih memilih Rini Soemarno,” ungkapnya.

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo Mengeluarkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Melalui Perpres tersebut, Jokowi mengizinkan penggunaan APBN untuk mendukung proyek kereta cepat.

***

Semoga artikel ini bermanfaat ya, Sahabat 99!

Simak informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Sedang mencari rumah dijual di Tanah Abang?

Kunjungi www.99.co/id dan temukan hunian impianmu dari sekarang!




Alya Zulfikar

Penulis 99.co Indonesia

Related Posts