Kementerian PUPR memangkas anggaran di sektor perumahan lebih dari Rp1 triliun. Refocusing anggaran ini didasarkan pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.
Total refocusing anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2021 adalah sebesar Rp17,99 triliun.
Awalnya pagu anggaran TA 2021 adalah sebesar Rp149,81 triliun menjadi Rp131,82 triliun.
Khusus sektor perumahan, anggaran awal untuk TA 2021 adalah Rp8,5 triliun.
Setelah refocusing anggaran, angaran sektor perumahan menjadi Rp7,33 triliun.
Hal ini dilakukan sebagai penghematan anggaran belanja.
Dampak Refocusing Anggaran Kementerian PUPR
sumber: pu.go.id
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan bahwa sumber penghematan anggaran tersebut berasalah dari beberapa sektor, di antaranya adalah:
- Honorarium;
- Perjalanan dinas;
- Paket meeting;
- Belanja jasa;
- Belanja nonoperasional;
- dan lain-lain.
Refocusing anggaran juga berdampak pada beberapa proyek pembangunan rumah.
Misalnya, pembangunan rumah khusus food estate di Kalimantan Tengah yang harus pindah ke tahun anggaran 2022 dan penundaan dukungan pembangunan rumah susun di Kawasan Industri Subang.
“Kami juga akan melakukan relaksasi pembangunan rumah susun KI Batang dari single year contract ke multiyears contract. Meskipun ada refocusing, kami tidak mengurangi alokasi kegiatan padat karya tunai (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS),” ujar Khalawi dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI, dikutip dari Bisnis.com, Rabu (31/3/2021).
Selain itu, sebelum refocussing anggaran, Kementerian PUPR merencanakan pembangunan 9.755 unit rusun dengan anggaran Rp4,16 triliun.
Kemudian, setelah refocussing anggaran, jumlah rusun yang dibangun menjadi sebanyak 8.551 unit dengan anggaran Rp3,6 triliun.
Sementara, pembangunan rumah khusus dari sebelumnya 2.423 unit dengan anggaran Rp606,38 miliar menjadi 2.349 unit dengan anggaran Rp537,24 miliar.
Pemangkasan anggaran juga terjadi pada sektor prasarana dan sarana umum (PSU).
Awalnya, PSU yang dibangun berjumlah 40 ribu unit dengan anggaran Rp406,1 miliar, lalu berubah menjadi 25 ribu unit dengan anggaran Rp257,61 miliar setelah refocusing.
Namun, tidak semua proyek Kementerian PUPR berkurang setelah adanya refocusing anggaran.
Sebagai contoh, jumlah pembangunan rumah swadaya meningkat, dari sebelumnya 114.900 unit dengan anggaran Rp2,5 triliun, menjadi 116.130 unit dengan anggaran Rp2,52 triliun.
Refocusing Anggaran Tidak Kurangi Kinerja
sumber: pug-pupr.pu.go.id
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, mengatakan bahwa refocusing tidak akan mengurangi kinerja kementerian.
“Refocusing anggaran tidak mengurangi output kinerja Sekretariat Jenderal, karena dilakukan terhadap belanja yang bisa dihemat, semisal rapat melalui zoom/video conference,” kata Mohammad Zainal Fatah, dikutip dari situs Kementerian PUPR, Senin (29/3/2021).
Berkaitan dengan refocusing anggaran, Itjen Kementerian PUPR akan melakukan pengawasan internal berbasis risiko, semisal pemanfaatan teknologi infomrasi, pengurangan waktu pelaksanaan perjalanan dinas, dan pembatasan rapat di luar kantor.
“Terdapat 3 fokus pengawasan pada tahun 2021 yakni pengawalan penyelenggaraan infrastruktur, pengawalan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik atau (Good Governance),” kata Irjen Kementerian PUPR, Tengku Iskandar.
***
Semoga artikel ini bermanfaat untuk Sahabat 99 ya!
Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di portal Berita 99.co Indonesia.
Kamu sedang mencari rumah di Bali?
Bisa jadi Damara Village di Kuta Selatan adalah jawabannya!
Cek saja di 99.co/id untuk menemukan rumah idamanmu!
