Pemerintah memutuskan kantor kementerian IKN Nusantara bakal digabung di satu gedung pada 2024 mendatang. Apa alasannya? Simak di sini!
Penggabungan kantor kementerian dalam satu gedung tersebut masih sebatas rencana, Property People.
Adapun sebelumnya proyek pengerjaan gedung kementerian ditargetkan selesai pada 2024.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra memaparkan alasan penggabungan kantor (sharing office) di ibu kota baru.
Menurutnya, sharing office dilakukan utuk mengejar waktu agar seluruh kementerian sudah beroperasi di IKN sebelum 17 Agustus 2024.
Ditargetkan pada upacara HUT Kemerdekaan RI sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Kepresidenan di IKN.
“Yang diprioritaskan dibangun lebih awal adalah gedung-gedung kementerian koordinator. Jadi kementerian yang gedungnya belum selesai dibangun, sementara akan berkantor di gedung kemenkonya masing-masing. Ada klasterisasi dulu,” kata Indra melansir okezone.com.
Kantor Kementerian IKN Nusantara Digabung
Sumber: kaltim.tribunnews.com
Rencananya, konsep kantor gabungan itu akan ditempati oleh sejumlah kementerian.
Setiap kementerian akan berkantor di satu lantai di gedung Kementerian Koordinator.
Bahkan, terbuka kemungkinan beberapa kementerian yang berkantor sementara di Istana Kepresidenan atau Istana Wakil Presiden.
Adapun hingga 2024 mendatang, sejumlah gedung pemerintah akan dibangun lebih dulu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Gedung tersebut di antaranya Komples Istana Kepresidenan seluas 100 hektare, Istana Wapres, hingga gedung Kementerian Sekretariat Negara.
Kemudian, gedung empat kementerian koordinator, gedung Kementerian PUPR, bangunan peribadatan, gedung Bank Indonesia, dan Beranda Nusantara atau marketing gallery.
Di sisi lain, kaveling atau lahan untuk gedung semua kementerian dan lembaga juga telah ditentukan untuk kemudian dibangun pada tahapan berikutnya.
“Bangunan di KIPP IKN maksimal empat lantai karena tidak boleh lebih tinggi dari posisi Burung Garuda di Istana Presiden,” kata Indra.
Anggaran Rp43 Triliun
Sumber: inews.co.id
Property People, pemerintah setidaknya membutuhkan Rp43 triliun untuk pembangunan gedung-gedung di KIPP IKN.
Nilai tersebut sudah termasuk anggaran untuk jaringan infrastruktur pendukungnya seperti jalan.
Berdasarkan data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk akan menggarao gedung Istana Negara, lapangan upacara, dan gedung Kantor Presiden.
Adapun untuk pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
***
Semoga informasi di atas bermanfaat, Property People.
Simak artikel menarik seputar IKN Nusantara hanya di Berita.99.co.
Kamu juga bisa membaca artikel seputar tips, rumah, dan properti melalui Google News Berita 99.co Indonesia.
Pastikan cari hunian idaman melalui www.99.co/id dan Rumah123.com.
Perumahan Griya Megah Land di Padang bisa jadi pilihan untuk keluarga, lo.
Yuk, kunjungi sekarang juga dan temukan berbagai promo menarik karena kami selalu #AdaBuatKamu.
