Ekonom terkemuka sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim mengkritik rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pasalnya, ia menilai keuangan negara sedang mengalami tekanan yang berat.
Bahkan, Emil berempati kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati atas keruwetan perencanaan tersebut.
“Sementara itu, banyak dari teman-teman kita di departemen (kementerian) kurang paham bahwa pengeluaran menjadi terbatas sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibu kota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara,” ujar Emil seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam yang dikutip finance.detik.com.
Kritikan Disampaikan Langsung kepada Menkopolhukam
sumber: rakyatntt.com
Kritikan itu disampaikan Emil saat memenuhi undangan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, secara virtual pada, Kamis (26/8/2021) malam.
Dalam acara tersebut, hadir pula tokoh publik lain, yaitu Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha, ekonom senior INDEF Faisal Basri, dan mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief.
Adapun dialog tersebut menjadi kelanjutan dari rangkaian pertemuan Menko Polhukam dengan berbagai unsur masyarakat guna mendengarkan masukan sekaligus menjelaskan pilihan kebijakan yang ditempuh pemerintah.
“Karena itu saya ingin banyak mendengar tentang apa saja yang perlu menjadi catatan penting saya, baik terkait penegakan hukum, politik, maupun masalah keamanan, dan masalah-masalah lain yang mungkin perlu ditangani pemerintah,” ujar Mahfud mengawali dialog.
Pembangunan IKN Terus Berjalan
Sementara itu, Kementerian Keuangan sebelumnya sempat memastikan perkembangan program pembangunan IKN baru terus berjalan.
Terlebih, Jokowi sempat membahas tentang Ibu Kota Negara baru dalam pertemuannya dengan para partai politik koalisinya di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Melansir dari cnnindonesia.com, Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate, mengatakan IKN tetap dipikirkan di tengah pandemi Covid-19 mengingat Jakarta memiliki sejumlah tantangan dan problematika yang sangat kompleks.
Tak hanya itu, pendiri PAN Abdillah Toha juga mengkritisi kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah, yakni polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Ia menilai tak ada tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo untuk mengatasi polemik tersebut sampai saat ini.
“Saya ingin kasih contoh satu, KPK. Kita bingung orang-orang yang berprestasi luar biasa di KPK itu tetap diberhentikan, dan tidak ada tindak lanjut dari Presiden,” ujar Toha.
***
Semoga artikel ini dapat menginspirasimu ya, Sahabat 99.
Jangan lupa pantau terus artikel menarik lainnya lewat Berita 99.co Indonesia.
Sedang mencari rumah dijual di Rajabasa?
Cek saja pilihannya hanya di 99.co/id.
