Biaya proyek Kereta Cepat yang dikabarkan membengkak sampai triliunan rupiah bukanlah satu-satunya masalah yang dialami PT KAI (Persero). Baca selengkapnya di sini!
Kenaikan biaya proyek kereta cepat diungkapkan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI (Persero), Salusra Wijaya.
Lewat keterangannya, Salursa menjelaskan bahwa proyeknya mengalami cost overrun menjadi US$8 miliar atau Rp114,24 triliun.
Melansir dari Kompas, angkanya turun dari estimasi pembengkakan awal yang mencapai US$8,6 miliar atau Rp112,8 triliun.
Apa penyebab di balik kenaikan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)?
Lantas, masalah apa lagi yang dikhawatirkan mengganggu proses pembangunan KCJB?
Simak berita selengkapnya di bawah ini!
Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Membengkak
sumber: kcic.co.id
Pembengkakan biaya pembangunan Kereta Cepat disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Rabu (01/09/21).
Pada kesempatan itu, Salursa menjelaskan biaya awal pembangunan KCJB dihitung sebesar Rp86 triliun.
Sebelumnya, tercatat ada penilaian estimasi pembengkakan anggaran sekitar USD1,9 miliar atau kira-kira Rp27,09 triliun.
“Jadi ada kenaikan kira-kira 1,9 miliar dolar AS dengan komposisi yaitu Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan Non-EPC 80 persen banding 20 persen,” ungkap Salursa.
Salursa mengaku sudah mencoba menekan biaya dan melakukan efisiensi dengan mengganti manajemen PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).
Upaya lainnya yang dilakukan adalah relokasi pembangunan stasiun, memangkas biaya total, dan pengelolaan Transit Oriented Development (TOD) lainnya.
“Dengan new management, kami berhasil melakukan beberapa efisiensi cost cutting, termasuk efisiensi dalam pengelolaan TOD, relokasi stasiun dan yang lainnya. Alhamdulillah bisa ditekan anggarannya menjadi US$8 miliar,” lanjut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI itu.
Munculnya Masalah Baru dalam Proses Pembangunan KCJB
Pembengkakan biaya bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi proyek Kereta Cepat.
Seperti dilansir dari sindonews.com, PT KCIC telah mengajukan penundaan setoran modal dasar sebesar Rp4,3 triliun.
Kendati demikian, PT KCIC belum menerima balasan dari China.
Apabila dilihat dari kacamata hukum, per 30 Desember 2020 seharusnya KCIC sudah melakukan setoran modal.
Namun, dengan adanya pembengkakan biaya, konsorsium Indonesia jadi menunda setoran sampai Mei 2021 lalu.
Selain itu, komunikasi antara Indonesia dan China pun tampak tidak mulus.
Padahal, dari kedua belah pihak masih membutuhkan satu sama lain agar kereta cepat bisa beroperasi dengan segera.
Belum lagi pengerjaan proyek baru mencapai 77,9 persen, alias cukup masih panjang masa pengerjaannya.
“Jadi Bapak pimpinan (DPR) selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan China itu tidak smooth,” ujar Direktur Utama PT KAI (Persero), Didiek Hartantyo, seperti dikutip dari sindonews.com, Jumat (03/09/2021).
***
Semoga bermanfaat ya, Sahabat 99…
Jangan lupa pantau terus artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Apabila kamu sedang mencari hunian berbasis TOD seperti Upper West BSD, langsung kunjungi 99.co/id, ya!
