Berita Berita Properti

Menteri PUPR Sebut Benahi Jakarta Lebih Mahal daripada Bangun IKN Nusantara Sebesar Rp486 Triliun, Setuju?

2 menit

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa membenahi DKI Jakarta lebih mahal daripada membangun IKN Nusantara.

Menurut Menteri Basuki, daya dukung Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota sudah tidak mampu dikembangkan.

Maka dari itu, Basuki menyebut bahwa biaya membenahi Ibu Kota Jakarta akan lebih mahal daripada membangun ibu kota negara baru.

Adapun pemerintah mengganggarkan Rp486 triliun untuk megaproyek Ibu Kota Negara baru hingga 2045.

“Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal kalau kita bikin (ibu kota) baru,” katanya melansir beritasatu.com.

Basuki menyebut sejumlah faktor yang harus dibenahi di DKI Jakarta.

Apa saja yang membuat biaya membenahi akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan membangun IKN Nusantara?

Simak penjelasannya, Sahabat 99.

Biaya Membenahi Jakarta Lebih Mahal daripada Bangun IKN Nusantara

banjir jakarta

Sumber: okezone.com/Dede Kurniawan

Menteri Basuki mengatakan bahwa Provinsi Jakarta dihadapi sejumlah masalah.

Menurutnya, air di dataran Jakarta tak bisa mengalir ke laut jika tak ada perbaikan serta masalah air minum akibat pengambilan air tanah berlebihan.

“Air minum kita lagi mau (fokus), bagaimana kita menyetop orang untuk tidak ambil air tanah, dipenuhi dulu dong, makanya ada Kariyan, ada Jatiluhur 1 Jatiluhur 2, ini akan selesai 2030,” kata Menteri Basuki.

Begitu juga dengan 13 sungai yang melintasi Jakarta berpotensi tidak mampu lagi mengalirkan air ke laut akibat penurunan tanah.

Untuk mengatasi itu, pemerintah juga berupaya mengurangi penggunaan air tanah dengan pembangunan waduk di sekitar Jakarta.

“13 sungai berdasarkan data dan model yang kami buat, 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa yang mengalir gravitasi ke laut kecuali kalo kita bikin tanggul yang tinggi-tinggi karena penurunan tanah. Sudah sering dibahas,” tutur Basuki.



Selain itu, faktor lain yang juga jadi sorotan pemerintah terhadap masalah-masalah di ibu kota adalah banjir Jakarta.

Di sisi lain, pemerintah dan Pemprov DKI juga tengah membangun proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 46 km di wilayah pesisir Jakarta Utara.

“Kalau kami di PUPR, kita sadar bahwa Jakarta ini, daya dukungnya sudah enggak mungkin lagi dikembangkan, seperti NCICD bukan untuk banjir, tapi untuk environmental remediation,” kata Menteri Basuki.

Tidak Ada Niatan Politis

Sumber: Kementerian PUPR

Dengan segala kajian tersebut, Menteri Basuki mengatakan bahwa pindah ibu kota menjadi hal yang sangat logis.

Dia menyatakan bahwa pemindahan ibu kota tidak ada kaitannya dengan politis.

“[Pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara] tidak ada niatan politis, tidak ada apa-apa,” kata Basuki melansir cnnindonesia.com.

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur juga akan berjalan sesuai dengan rencana.

Dengan pembangunan beberapa tahap, menlansir kemenkeu.go.id, setidaknya pemerintah mengalokasikan APBN 2023 sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk pembangunan ibu kota negara.

Pemindahan ke IKN Nusantara diprediksi akan dimulai mulai pada 2024.

***

Semoga bermanfaat, ya.

Simak informasi menarik lainnya hanya di Berita 99.co Indonesia.

Jangan lupa, kunjungi www.99.co/id dan rumah123.com untuk menemukan hunian impian.

Dapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan properti karena kami selalu #AdaBuatKamu.

Cek sekarang juga, salah satunya adalah Perumahan Alexandria Premiere Cimanggis!




Ilham Budhiman

Lulusan Sastra Daerah Unpad yang pernah berkarier sebagai wartawan sejak 2017 dengan fokus liputan properti, infrastruktur, hukum, logistik, dan transportasi. Saat ini, fokus sebagai penulis artikel di 99 Group.

Related Posts