Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dimintai keterangan oleh penyidik KPK soal modal program rumah DP Rp0. Berikut berita selengkapnya!
Sejak pertama kali digagas, program rumah DP Rp0 sudah menuai banyak kritikan karena dinilai kontroversial dan sulit direalisasikan.
Sebelumnya, Anies mencetuskan ide insentif rumah ini saat pencalonan pimpinan DKI 2017.
Gagasan Anies kemudian dikritik oleh lawan politik saat itu, Basuki Purnama (Ahok).
Melansir Detik, Ahok menilai program rumah DP Rp0 hanya sekedar retorika.
Tidak lama setelahnya, muncullah sebuah isu kasus korupsi lahan pada program ciptaan Anies.
Setelah sekian lama, Anies akhirnya memberi kesaksian kepada KPK.
Berikut berita selengkapnya.
Anies Baswedan Dijadikan Saksi Kasus Korupsi Lahan
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan Anies telah memberikan beberapa keterangan menyangkut kasus korupsi lahan.
Salah satu hal yang ia bahas adalah modal yang digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp0.
“Dikonfirmasi secara umum antara lain terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Perumda Sarana Jaya. Di samping juga soal mekanisme pelaporan atas dilakukannya penyertaan modal tersebut. Selain itu, saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Sarana Jaya yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP Rp 0, ” kata Ali seperti dikutip dari Detik, Rabu (22/9/2021).
Menurut pemeriksaan yang dilakukan pada Selasa, 21 September, status Anies Baswedan merupakan saksi.
Selain Anies, ada juga beberapa orang lainnya yang diperiksa tim KPK termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio, Edi Marsudi.
“Dikonfirmasi pada pokoknya antara lain terkait dengan bagaimana proses penganggaran oleh Banggar di DPRD DKI Jakarta yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang salah satunya digunakan untuk penyertaan modal ke Perumda Sarana Jaya,” sebut Ali soal materi pemeriksaan untuk Prasetio.
Anies mengaku, dirinya sudah menjelaskan program pembangunan rumah untuk masyarakat secara langsung ke tim KPK.
Perkara yang ia jelaskan termasuk mengenai pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
“Ada delapan pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta,” jelas Anies di gedung KPK seperti dikutip dari Detik, Rabu (22/9/2021).
“Pertanyaan menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta,” tambahnya.
KPK Telah Menetapkan Sejumlah Tersangka
Dalam kasus korupsi ini, KPK telah menetapkan sejumlah lima tersangka.
Dari penelusuran wartawan Detik, kelima tersangka tersebut adalah
- Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene;
- Direktur Utama Sarana Jay, Yoory Corneles Pinontoan;
- Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar;
- Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; dan
- PT Adonara Propertindo
Adapun penyimpangan yang dilakukan tersangka terkait korupsi lahan adalah sebagai berikut:
- Tidak adanya kajian appraisal dan tidak memiliki kelengkapan persyaratan
- Melakukan kesepakatan harga awal sebelum proses negosiasi dilakukan
- Tidak adanya kajian kelayakan objek tanah
- Proses dan tahapan pengadaan tanah tidak sesuai dengan SOP
- Beberapa dokumen disusun secara backdate
Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kasus korupsi pengadaan tana di Munjul ini merugikan negara sekitar Rp152,5 miliar.
***
Semoga bermanfaat ya, Sahabat 99…
Jangan lupa pantau terus artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Jika kamu sedang mencari rumah modern dan nyaman di BSD City, langsung kunjungi 99.co/id, ya!
