Hukum

Bagaimana Aturan & Hukum Hak Waris Rumah bagi Anak dari Perkawinan Campuran?

3 menit

Ingin tahu bagaimana aturan dan hukum mengenai hak waris kepemilikan properti bagi anak dari hasil perkawinan campuran? Untuk mengetahuinya, simak penjelasannya di artikel ini!

Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) bukanlah hal yang asing lagi.

Saat ini, sudah banyak WNI yang menikah dengan WNA dan memiliki anak.

Mungkin kamu bertanya-tanya, ketika melakukan pengajuan membeli rumah KPR ditolak oleh bank, apakah boleh dialihkan atas nama anak?

Lalu, bagaimana hak anak dalam kepemilikan properti dari hasil perkawinan campuran?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak ulasannya berikut ini.

Aturan & Hukum Hak Waris Rumah Anak Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran

Sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu mengenai penjelasan dari perkawinan campuran.

Penjelasan lengkapnya terdapat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang isinya:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

KPR Ditolak Bank, Bisakah Pakai Hak Waris Anak?

Bagaimana dengan pengajuan KPR yang selalu ditolak oleh bank?

Terkait harta perkawinan ini tercantum dalam Pasal 35 UU Perkawinan.

Pada Ayat (1) dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Hal ini tentu disesuaikan lagi apabila ada perjanjian perkawinan.

Perlukah Perjanjian Perkawinan?

Membuat perjanjian perkawinan memang masih tergolong tabu di Indonesia.

Tidak selalu dibuat sebelum perkawinan, perjanjian ini juga bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

Lalu, apa hubungannya dengan rumah yang akan dibeli?

Ketika sudah menikah dan tidak memiliki perjanjian perkawinan, rumah tersebut akan menjadi harta bersama.

Ini berarti WNA yang menjadi pasangannya berhak memiliki setengah dari hak milik tanah dan bangunan.

Apakah Pasangan WNA Bisa Memiliki Hak Properti?

Namun jika melihat isi Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 (UU Agraria), tertulis dengan jelas bahwa “hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”.

Dengan kata lain, pasangan yang WNA tidak akan bisa memiliki hak.

Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960

Dikutip dari laman hukumonline.com, dijelaskan bahwa rumah yang dibeli saat perkawinan dengan WNA dan tanpa perjanjian perkawinan akan menjadi harta bersama.




Selain itu, WNI pun tidak akan bisa mendapatkan hak milik atas tanah, termasuk HGU dan HGB.

Ini disebabkan oleh adanya percampuran harta dengan WNA dan di sisi lain UU Agraria melarang WNA memiliki hak milik.

Kerugian ini tentunya dapat dihindari apabila memiliki perjanjian perkawinan yang berisi kesepakatan bahwa tidak ada harta bersama selama perkawinan.

Bagaimana Aturan & Hukum Hak Waris Rumah bagi Anak dari Perkawinan Campuran?

Lalu, bagaimana jika kepemilikannya dialihkan kepada anak saja?

Perlu diketahui juga bahwa anak hasil perkawinan campuran tentu memiliki dua kewarganegaraan hingga berusia 18 tahun atau hingga menikah.

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Pasal 4 Huruf c UU Kewarganegaraan.

Selanjutnya, anak tersebut diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan.

Apakah bisa ketika permohonan KPR ditolak, lalu mengalihkan kepemilikan kepada anak yang masih di bawah umur?

Terkait hal ini, sebaiknya lihat isi Pasal 26 Ayat (2) UU Agraria berikut ini:

“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”

Isi pasal tersebut tentunya sudah sangat bisa menjawab pertanyaanmu.

pasal 26 ayat 2 UU Agraria

Seorang anak hasil perkawinan campuran yang masih di bawah umur tentu tidak bisa memiliki hak milik atas tanah.

Hal ini disebabkan anak tersebut masih berkewarganegaraan ganda.

Melihat hal itu, disarankan membuat perjanjian perkawinan ketika memutuskan untuk menikah dengan WNA dan anak hasil perkawinan campuran yang masih di bawah umur tidak bisa memiliki hak kepemilikan properti.

***

Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Sahabat 99!

Simak juga artikel menarik lainnya di Berita Properti 99.co Indonesia.

Sedang mencari perumahan masa kini di Tesla Summarecon Serpong?

Kunjungi 99.co/id dan temukan beragam pilihan perumahan impianmu!

***NIT/IQB




Nita Hidayati

Penulis konten
Follow Me:

Related Posts